Kemendikdasmen Fokus Tingkatkan Kompetensi Guru dan Pemerataan Akses

Vaza Diva | Selasa, 14/04/2026 20:05 WIB

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani (Foto: Humas Kemendikdasmen)

Lampung, Jurnas.com - Kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan merupakan kunci pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung, pada Senin (13/4).

Dirjen Nunuk menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi pemerataan akses dan peningkatan kualitas melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” ujar Dirjen Nunuk.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2026 yang salah satunya difokuskan pada penguatan profesionalisme guru.

“GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” jelasnya.

Transformasi pendidikan nasional terus diperkuat melalui berbagai cara. Pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran.

“Guru-guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.

Dalam lingkup nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kekurangan guru terus terakumulasi.

“Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk.

Tidak hanya upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen.

“Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.

*Dukungan Pemda Bantu Atasi Bersama Tantangan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru*

Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Dirjen Nunuk melalui pelatihan berbasis komunitas belajar guru.

“Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya.

Rapat koordinasi di Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan.

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi pendidikan, khususnya pada penguatan peran guru dan tenaga kependidikan.

“Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia,” ujar Wagub Jihan.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi yang dinilai sebagai ruang kolaborasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya.

Menurut Wagub Jihan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan tetap harus menjadi prioritas bersama.

“Saya menyaksikan ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa sehingga program yang menjadi prioritas untuk kepentingan kualitas para guru dan tenaga pendidik tetap dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk kebijakan pembebasan biaya komite di tingkat SMA negeri serta program-program inovatif untuk menjawab tantangan akses dan distribusi guru.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Meski demikian, Wagub Jihan mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, distribusi guru yang belum merata, hingga kebutuhan penguatan infrastruktur dan transformasi digital.

“Banyak persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Kemendikdasmen untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan,” ujarnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.