Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan berharap Pemerintah dapat cepat mengambil keputusan saat bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai jarang didapat di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, Pemerintah sebaiknya jangan malah saling lempar tanggung jawab antar instansi sehingga menyebabkan masalah terus berlanjut.
"Sebagai sebuah tim, Pemerintah harus kompak dengan berbagai jajarannya. Jangan malah oper-operan bola panas BBM bersubsidi ini," tegas dia kepada wartawan, Jumat (12/8).
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya meminta Pertamina mengendalikan penjualan BBM berdubsidi lantaran kondisi keuangan negara yang kurang stabil.
Di sisi lain, Pertamina malah balas menjawab dengan usulan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan dan mengeluh menipisnya cadangan BBM bersubsidi.
Sementara Menteri ESDM malah meminta agar masyarakat berhemat di tengah keterbatasan BBM bersubsidi yang ada. Dan BPH Migas mendesak agar Perpres tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera diterbitkan.
Menanggapi keadaan itu, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo untuk berani mengambil keputusan dan menengahi sengkarut BBM bersubsidi ini. Presiden jangan membiarkan beda pendapat ini berlanjut karena akan merugikan masyarakat.
"Presiden harus hadir menyelesaikan masalah BBM bersubsidi ini. Jangan malah ikut-ikutan lempar tanggungjawab dan bersembunyi di belakang para menteri," singgung dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, selama ini Presiden Jokowi kurang tegas menyikapi berbagai masalah BBM bersubsidi. Presiden terkesan tidak paham masalah dan tidak peka bahwa saat ini Indonesia di ambang krisis energi.
"Pemerintah terkesan tidak memiliki sense of crisis. Harusnya segera mempercepat terbitnya Perpres pembatasan BBM dimaksud. Sambil melaksanakan efisiensi APBN serta menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN baru," tegas Pak Mul.
Untuk diketahui realisasi kuota Solar subsidi hingga Juli 2022 sudah mencapai 9,9 juta kilo liter (KL) dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta KL atau 67 persen. Dengan begitu, maka sisa kuota Solar subsidi hingga Juni tinggal 5,01 juta KL.
Sementara konsumsi BBM Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL (sebanyak 73 persen) dari kuota tahun ini yang ditetapkan sebanyak 23,6 juta KL. Artinya, kuota BBM yang tersisa 6,7 juta KL.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS BBM bersubsidi Pertamina
