BAM DPR RI memandang kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai alat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapapun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan empat orang tersangka.

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Johanis Tanak sependapat dengan pandangan Mahfud MD yang menyebut mekanisme penyerahan kelanjutan perkara seperti itu tidak dikenal dalam KUHAP.

Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Penurunan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan harus dianalisis berdasarkan data yang komprehensif.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengutuk keras insiden ancaman bom yang menyasar SD Negeri Srengseng Sawah 15, Jakarta.

Dalam waktu singkat Kapolri Jenderal Sigit mengambil inisiatif mendinginkan suasana yang sempat panas.