Laporan Keuangan Kemendes PDTT 2019 Diapresiasi Komisi V

Untung Subagja | Senin, 31/08/2020 18:35 WIB

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar sampaikan laporan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR (Humas Kemendes)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Kerja Bersama dengan Komisi V DPR pada Senin (31/8/2020).

Turut diundang dalam Rapat itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Rapat ini membahas sejumlah agenda,di di antaranya membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019 dan realisasi APBN TA. 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

"Dalam rapat ini, Komisi V DPR RI hendak mendapatkan laporan komprehensif mengenai APBN Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kemendes PDT dan Transmigrasi, serta realisasi APBN sampai Agustus 2020," ungkap Ketua Komisi V DPR Lasarus membuka rapat.

Lasarus mengatakan, Komisi V mengapresiasi kinerja keuangan yang dicatat Kemendes PDTT yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rapat itu, Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Halim melaporkan sejumlah apaan program yang berhasil dikerjakan pada tahun 2019 ini dan kinerja selama tahun 2020.

Gus Menteri melaporkan realisasi anggaran tahun 2019 mencapai 92 persen. Raihan ini naik sekitar 18 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini melaporkan capaian program prioritas tahun 2009 yang dibagi dalam tiga bagian yaitu Pertama, bidang desa dan perdesaan. Kedua, bidang daerah tertinggal dan Ketiga bidang transmigrasi.

Untuk bidang desa dan perdesaan misalnya, tahun 2019, Kemendes PDTT telah kembangkan 1.272 Bumdes untuk mendukung produk unggulan desa dan mengembangkan kapasitas 60 Kawasan Perdesaan.

Kemendes PDTT juga telah mengembangkan Objek Wisata Daerah Tertinggal di 30 Kabupaten.

Serta di Bidang Transmigrasi, Kemendes PDTT telah mengembangkan ekonomi sebanyak 26 Kawasan transmigrasi

Gus Menteri mendapat apresiasi dari anggota Komisi V menyusul signifikan daya serap anggaran tahun 2020 yang mencapai 55 persen.