Penanganan Anak Usia Dini Butuh Upaya Bersama

Mutiul Alim | Kamis, 22/10/2026 16:27 WIB

Konferensi pers 2026 Asia-Pacific Regioanl Learning Forum (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Penanganan dan peningkatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) membutuhkan keterlibatan serta partisipasi lintas sektor secara bersama-sama guna memastikan akses, kualitas, dan pendanaan yang berkelanjutan.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development (ECD), yang diselenggarakan oleh ARNEC, Tanoto Foundation, SEAMEO CECCEP, Koalisi PAUDHI Nasional, dan Kemendikdasmen di Jakarta pada Kamis (22/10).

Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation, Eddy Henry, menegaskan bahwa penanganan PAUD tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan kemitraan yang kuat melalui kolaborasi pentahelix serta private-public partnership.

Selain itu, Indonesia memiliki banyak praktik baik dan cerita keberhasilan dalam pengelolaan PAUD yang dapat dibagikan ke tingkat regional.

"Di saat bersamaan kita bisa belajar praktik-praktik apa yang telah berhasil dari negara-negara tetangga, untuk kita juga bisa pelajari untuk membantu kita nanti memberikan layanan terbaik, baik itu meningkatkan akses maupun kualitas dari layanan kepada anak-anak usia dini," kata Eddy.

Direktur SEAMEO CECCEP, Prof. Vina Andriani, menyampaikan bahwa forum ini fokus membahas dua isu krusial, yaitu respons terhadap perubahan iklim dan kepastian pendanaan PAUD secara berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa PAUD memegang peranan strategis tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga menjaga stabilitas sosial masyarakat.

"Pada intinya forum ini menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini memegang peranan yang sangat penting bukan hanya untuk ekonomi sebuah negara, tapi juga yang tidak kalah pentingnya memastikan kondisi sosial," ujar Prof. Vina.

Perwakilan pemerintah, Dirjen PAUD Dikdas PNFI Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pembiayaan PAUD memerlukan partisipasi semesta dari berbagai elemen. Walaupun urusan PAUD secara kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota, pemerintah pusat tetap menyalurkan dukungan dan afirmasi anggaran.

Gogot memaparkan tiga skema utama dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, yaitu perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualifikasi pendidik, serta bantuan finansial bagi siswa kurang mampu. Di bidang fisik, pemerintah merehabilitasi sekitar 16.000 lembaga PAUD atau TK dan membangun 50 lembaga PAUD baru tahun ini.

Guna meningkatkan kualifikasi guru PAUD, pemerintah menyediakan beasiswa senilai Rp3 juta per semester bagi 120.000 guru yang belum berijazah S1 melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Sedangkan untuk akses anak kurang mampu, pemerintah memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 888.000 anak TK usia 5–6 tahun pra-SD.

Di samping dukungan anggaran dan infrastruktur, Gogot menyoroti pentingnya penyiapan edukasi bagi keluarga sebagai lingkungan belajar utama anak. Pemerintah juga mendorong pengenalan tema perubahan iklim lewat alat permainan edukatif, pelatihan guru, serta memastikan penggunaan teknologi berjalan sesuai usia anak.

"Upaya bersama ini tidak lepas dari cara kita menyiapkan keluarga. Bagaimana kita menyiapkan keluarga sebagai tempat anak belajar. Anak kan belajar di rumah dan di satuan pendidikan anak usia dini," ujar Dirjen Gogot.

Dukungan internasional turut disampaikan oleh Executive Director ARNEC, Evelyn Santiago, yang mengapresiasi komitmen Indonesia sebagai tuan rumah dan penggerak pengembangan PAUD di kawasan regional. Menurut dia, forum ini menginspirasi ARNEC untuk belajar dari Indonesia.

"Dan juga melihat komitmen kuat mereka dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh kawasan," ungkap Evelyn.