Fraksi PKB: Politik Energi Harus Berpihak Pada Rakyat

Sundari | Selasa, 14/04/2026 21:04 WIB

Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari

Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menegaskan bahwa kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Hal ini merespons posisi Indonesia yang masih sangat rentan karena bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi kebutuhan domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapoksi Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi publik bertajuk ‘Krisis Energi Global, Momentum Wujudkan Ketahanan Energi Nasional’ Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4).

Diskusi ini turut menghadirkan Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional M.Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, dan Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Ratna memaparkan data bahwa kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat saat harga minyak dunia bergejolak.

“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujar Ratna Juwita.

Guna memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk segera melakukan penguatan cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Selama ini, Indonesia dinilai hanya memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa adanya buffer energi milik negara yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.

Selain itu, Ratna mendesak adanya penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara masif. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis, tetapi harus berbasis komunitas dengan mendorong 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.

“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil dan tepat sasaran, termasuk memperketat pengawasan agar tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan. Penyelamatan subsidi energi melalui efisiensi dinilai dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru (green jobs).

“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.