Komisi I DPR Setujui Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang

Jakarta - Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui DIM RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak) yang kemudian akan dibawa ke sidang Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hassanudin mengatakan, ratifikasi konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak sangat penting. Hal itu mengingat perdagangan manusia khususnya perempuan di negara-negara ASEAN terutama Indonesia cenderung meningkat.

Menurutnya, hal itu tentu tidak mampu ditangani sendiri oleh Indonesia. Tapi perlu kerjasama dengan negara-negara lain di ASEAN untuk mencegah sekaligus memberantas tindak pidana perdagangan orang.

"Oleh karena itu saya mengapresiasi konvensi yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan November 2015 silam," kata TB Hassanudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Perwakilan Menteri Luar negeri dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10).

Senada dengan TB Hassanudin, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Supiadin Aries Saputra juga mengapresiasi konvensi tersebut dan ratifikasi atau pengesahan RUU Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak yang terbilang cukup cepat.

Mengingat sebelumnya pemerintah butuh waktu lebih dari delapan tahun untuk mengesahkan atau ratifikasi konvensi lainnya, yakni konvensi ekstradisi Indonesia dengan China yang baru disahkan belakangan ini.

Terkait dengan adanya perbedaan persepsi antara naskah asli yang tertulis dalam konvensi dengan ratifikasi konvensi tersebut merupakan hal yang sangat wajar, dan semua setuju untuk kembali ke naskah aslinya.

Misalnya terkait kata-kata hukuman yang setimpal, yang diterjemahkan menjadi hukuman yang adil dan efektif. Mengingat dalam terminoligi hukum tidak ada istilah hukuman yang setimpal, melainkan hukuman yang adil dan efektif.

"Tadi ada perbedaan persepi untuk kata-kata hukuman yang setimpal, namun kami sudah sepakat jika ada perbedaan persepsi dalam ratifikasi atau RUU tersebut, maka akan kembali ke naskah asli konvensi ASEAN tersebut," katanya.

"Dan dalam terminologi hukum juga tidak ada hukuman yang setimpal, melainkan hukuman yang adil dan efektif. Adil untuk para korban yang sudah dirugikan dan efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru atau mencontoh pelaku," tambah Supiadin.

Baik TB Hassanudin dan Supiadin berharap dengan pengesahan konvensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Direncanakan pekan depan RUU ratifikasi konvensi  tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak) akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang Paripurna DPR RI.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi I DPR TB Hasanuddin

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini