Hak Angket KPK, Golkar Pecah

Jakarta - Partai Golkar kembali dirundung konflik. Kali ini, partai pimpinan Setya Novanto ini pecah terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR.

Dimana, Fraksi Partai Golkar di DPR sebelumnya telah melayangkan surat penolakan atas hak angket KPK ke pimpinan DPR. Surat penolakan itu ditandatangani langsung oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak mengirimkan nama panitia angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian isi surat penolakan yang disampaikan kepada pimpinan DPR.

Agus mengakui, surat penolakan hak angket KPK tersebut. "Saya yang membuat dan menandatangani surat itu," kata Agus ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Namun, belakangan Golkar menarik kembali surat penolakan hak angket KPK yang sudah dikirim ke pimpinan DPR itu, Rabu (10/5).

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal mengatakan, pengiriman surat itu dilakukan secara sepihak oleh Agus Gumiwang. Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan.

"Surat itu ditandatangani sekretaris sendiri. Jadi kita belum pernah rapat di fraksi. Kita akan rapat dulu untuk menentukan mengirim atau tidak," kata Robert, di Kantor DPP Golkar, Senin (15/5).

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, pengiriman surat itu dilakukan secara sepihak oleh Agus Gumiwang selaku sekretaris fraksi.

"Fraksi Golkar belum ada pembahasan, makanya kita menarik lagi surat tersebut," kata Ace, Selasa (16/5).

Hak angket KPK diputuskan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Jumat (28/4) lalu. Keputusan itu dianggap sepihak, karena mengabaikan interupsi dari sejumlah anggota dewan.

Alhasil, tiga fraksi menyatakan "walk out" dari sidang paripurna DPR, yakni Gerindra, PKB dan Demokrat. Belakangan, PPP, PKS dan PAN juga ikut menyatakan tak mendukung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Hanura merupakan yang terbanyak menyetujui usulan hak angket KPK tersebut.

Tercatat sebanyak 10 anggota dari Fraksi Golkar dan tujuh anggota dari Fraksi Hanura yang menandatangani usulan hak angket KPK. Sementara, jumlah dari keseluruhan yang turut menandatangai hak angket tersebut sebanyak 26 anggota.

Untuk diketahui, hak angket KPK berawal dari hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK. Hak angket dipicu keraguan Komisi III DPR akan ada atau tidaknya rekaman pengakuan politikus Partai Hanura Miryam Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.

KEYWORD :

Hak Angket KPK Partai Golkar DPR

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Sidang Serius Jadi Viral Gara-gara Tisu di Jidat Eks Kepala Polisi

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini