Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Artinya silakan di-crosscheck saja ada daerah yang biaya untuk pilkades itu mencapai Rp 16 miliar untuk menjadi kepala desa.

Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa ormas ya, sehingga pembahasannya secara prosedural.

Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden.

Di komisi yang terkait kita akan bahas dan dengan adanya satgas pemulihan tentu saja itu sudah kita lakukan.

Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Mendengar dan menerima amanah dari konstituen yang kemudian harus kita tindak lanjut melalui fungsi DPR RI.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri harus memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman dan terlindungi.