Foto: Dok. Jurnas.com
BONE, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan konstribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Data terakhir, kontribusi terhadap nilai ekspor non-migas diperkirakan mencapai US$35 miliar atau hampir mencapai Rp500 triliun.
Selain itu, produk turuna kelapa sawit juga sangat besar. Tidak hanya minyak goreng, tetapi banyak sekali produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit bahkan sebagian besar produk-produk yang dijual di supermarket merupakan salah satu produk turunan dari kelapa sawit seperti minyak goreng, mie instan, kosmetik, minyak goreng, margarin dan lain-lain.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Akmal Pasluddin saat tampil menjadi pembicara kunci atau keynote speaker acara Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 di Bone, Sulawesi Selatan, Jum`at, 16 September 2022.
Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 dilaksanakan atas kerja sama antara Komisi IV DPR RI dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selaku pendukung pendanaan.
Andi Akmal menjelaskan jumlah perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 16 juta hektare sehingga Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia, baik dari sisi luasan lahan maupun produksi Crude Palm Oil (CPO).
Dari 16 juta hektare tersebut, 6,9 juta hektare diantaranya merupakan perkebunan milik rakyat. Sedangkan perkebunan milik swasta mencapai lebih dari tujuh juta hektare dan sisanya merupakan perkebunan kelapa sawit milik BUMN. "Selama pandemi, kelapa sawit menjadi sektor ekonomi yang tahan banting dan memberikan sumbangan besar terhadap ekonomi Indonesia," kata legislator yang akrab di sapa AAP.
Sawit merupakan komoditas perkebunan yang sangat prospek dan ekonomis bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Saat ini sudah banyak program pengembangan kelapa sawit di Indonesia, salah satunya program peremajaan kelapa sawit melalui program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) yang dukungan dananya didiberikan oleh BPDPKS sebesar Rp40 juta.
BPDPKS, katanya, merupakan lembaga badan layanan umum yang dibentuk karena amanah UU Perkebunan yang salah satu tugasnya adalah memungut dana ekspor dan melakukan pembinaan petani kelapa sawit di Indonesia. Untuk mendukung pengembangan sawit Indonesia, ke depan, pihaknya akan mendorong agar ada insentif bagi penanaman baru kelapa sawit di Indonesia.
Bimtek ini bagian dari kampanye positif tentang kelapa sawit Indonesia karena selama ini, kelapa sawit Indonesia banyak dicap sebagai tanaman yang merusak lingkungan oleh negara-negara yang tidak menghasilkan sawit, terutama dari Eropa. Dengan kampanye sawit baik ini, permintaan sawit semakin meningkat dan dukungan untuk mengembangkan sawit di Indonesia semakin kuat.
Kepala Divisi Kemasyarakatan dan Civil Sosiety BPDPKS Aida Fitria dalam paparanya mengatakan estimasi kontribusi penerimaan pajak dari industri kelapa sawit bisa mencapai Rp20 triliun per tahun. "Konstribusi kelapa sawit mencapai 42 persen terhadap produksi nabati dunia," katanya.
Dia menjelaskan kelapa sawit merupakan komoditas minyak dunia dengan produktivitas lahan yang paling baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya sehingga kelapa sawit menjadi pilihan paling sustainable dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia yang semakin bertumbuh.
Menurut dia, dukungan sektor kelapa sawit Indonesia terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sangat besar. Sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan setidaknya 1,3 juta orang dari pedesaan terangkat langsung dari garis kemiskinan karena industri kelapa sawit.
Sebagai industri padat karya, sektor kelapa sawit memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian. Sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan, mengurangi inflasi dan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Ketua Umum Aspekpir Setiyono mengatakan pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) tersebar di 20 daerah. Agar hasil pertanian kelapa sawit bagus, maka perkebunan kelapa sawit perlu dibangun kelembagaannya, baik kelembagaan petani, perusahaan maupun asosiasi.
Sebab, kelapa sawit tidak bisa diolah sendiri oleh petani sehingga harus ada kelembagaan seperti koperasi petani kelapa sawit, perusahaan pengelolaan kelapa sawit dan asosiasi. Seperti awal kelapa sawit berkembang di Indonesia merupakan perkebunan yang dibangun dengan pola kemitraan dengan perusahaan.
Dengan keberhasilan pengembangan sawit dengan pola PIR, maka sejak krisis moneter tahun 1998 dan pekebun mendapatkan dampak yang sangat positif, ekonomi meningkat, maka masyarakat terdorong untuk mulai membangun kebun kelapa sawit secara swadaya. Hingga saat ini, perkebunan kelapa sawit berkembang baik dengan dengan pola PIR, perusahaan maupun swadaya masyarakat.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Sawit Komisi IV Ekonomi Indonesia
