Menurut data BPS 2024, Sultra memiliki 61.150 hektare lahan perkebunan sawit. Namun, Sultra juga menjadi provinsi dengan produktivitas terendah se-Indonesia

Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres.

Wamentrans mendorong Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk ikut berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) didesak untuk menindak perusahaan swasta pengelola sawit PT BS di Rokan Hulu, Riau.

Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah, mendorong peningkatan produksi kelapa sawit guna menopang perekonomian masyarakat.

BPDP memiliki sejumlah program unggulan seperti Peremajaan Sawit Rakyat.

Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, membantah bahwa kelapa sawit menjadi penyebab utama bencana banjir di tiga provinsi Sumatra.

Peran perempuan sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga.