Anggota DPR: Kenaikan BBM Non-Subsidi Gerus Daya Beli Kelas Menengah

Ilustrasi pengisian BBM Pertamax. (Foto: Jurnas/doknet).

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang dinilai berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah.

Menurut dia, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak karena tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, seperti subsidi maupun operasi pasar.

“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat tidak hanya berasal dari kenaikan harga BBM non-subsidi, tetapi juga akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan konsumsi.

“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” ujarnya.

Budi menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Pasalnya, jika biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berpotensi mengalami penurunan status ekonomi.

“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegasnya.

Karena itu, Budi meminta pemerintah melihat persoalan kenaikan BBM dan pelemahan ekonomi secara lebih komprehensif. Menurut dia, kebijakan yang diambil tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek stabilitas makroekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap kemampuan belanja rumah tangga.

“Pemerintah perlu melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi stabilitas makro, tetapi juga bagaimana daya beli masyarakat dapat tetap terjaga,” pungkasnya.

JURNAS VIDEO :

Menko PM: Program MBG Harus Mengacu Pada Inpres 4 dan 8 Tahun 2025

Wamenperin: Industri Tekstil Kokoh Hadapi Gejolak Rupiah dan Pasar Modal

Kebakaran Kapal di Laut Oman Diduga Akibat Serangan Drone

Keanu AGL Penuhi Panggilan Polda Metro Terkait Kasus Umrah Hanania Group

PILIHAN REDAKSI :

Beredar Daftar Nama yang Disebut Terseret Kasus Korupsi MBG

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Kalahkan Mozambik

Wamenhaj Ungkap Dugaan Penipuan Badal dan Dam Haji Rp1,4 Miliar

Ajukan JC, Sony Sonjaya Siap Ungkap 20 Tokoh Besar Terlibat Korupsi MBG