Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menilai penyelenggaraan dan penayangan siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI berpotensi mendorong perputaran ekonomi daerah, termasuk meningkatkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, berbagai ajang olahraga internasional selama ini terbukti mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru yang menjangkau hingga tingkat masyarakat.
“Piala Dunia bukan hanya peristiwa olahraga. Di banyak negara, termasuk Indonesia, ajang ini juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).
Politikus Golkar itu menjelaskan, siaran pertandingan yang dapat diakses secara luas melalui TVRI membuka peluang masyarakat menggelar kegiatan nonton bersama di berbagai daerah. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa yang disediakan pelaku UMKM.
Ia mengatakan sektor kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang berpeluang memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama turnamen berlangsung.
“Setiap kegiatan nonton bersama pasti diikuti aktivitas konsumsi. Mulai dari makanan ringan, kopi, minuman, hingga berbagai produk kuliner lokal. Di sinilah UMKM mendapatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.
Selain sektor makanan dan minuman, Lamhot menilai perputaran ekonomi juga akan terjadi pada sektor perdagangan ritel. Penjualan atribut sepak bola seperti kaus, syal, bendera, hingga berbagai produk bertema sepak bola diperkirakan meningkat selama kompetisi berlangsung.
Tidak hanya itu, pelaku usaha percetakan dan industri kreatif lokal juga dinilai berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya permintaan spanduk, baliho, dekorasi acara, kaus komunitas, hingga berbagai materi promosi kegiatan nonton bersama.
Menurutnya, sektor jasa turut berpotensi mendapatkan dampak positif, mulai dari penyedia layar LED, jasa penyewaan proyektor, sistem tata suara, dokumentasi, hingga penyelenggara acara lokal.
“Ketika masyarakat berkumpul menyaksikan pertandingan, terjadi peningkatan konsumsi yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil dan menengah,” katanya.
Lamhot yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKA Untirta) menilai momentum Piala Dunia 2026 perlu dimanfaatkan secara optimal mengingat Indonesia memiliki lebih dari 65 juta pelaku UMKM.
Berdasarkan data pemerintah, sektor UMKM berkontribusi sekitar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
“Karena itu, setiap momentum yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat harus dimanfaatkan untuk memperkuat sektor UMKM. Piala Dunia dapat menjadi salah satu instrumen yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah,” ujarnya.
Lamhot juga menyoroti peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki jangkauan luas hingga ke daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani televisi berbayar maupun platform digital.
Menurutnya, akses yang lebih merata memungkinkan manfaat sosial dan ekonomi dari siaran olahraga dunia dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Ia menambahkan, kegiatan nonton bersama di berbagai daerah kerap menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang kecil.
Karena itu, Lamhot mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat untuk berkolaborasi memanfaatkan momentum tersebut dengan melibatkan UMKM lokal dalam berbagai kegiatan pendukung.
“Jika dikelola dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan selama pertandingan berlangsung. UMKM bisa mendapatkan pelanggan baru, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan eksposur produk lokal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VII Lamhot Sinaga Piala Dunia 2026 pelaku UMKM ekonomi daerah
