Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG menuai kritik keras dari kalangan dewan. Kenaikan tersebut dirasa bakal sangat memberatkan masyarakat di tengah pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan bahwa naiknya harga BBM dan LPG hanya akan memperlemah daya beli masyarakat yang berujung inflasi tinggi. Hal ini sangat membahayakan ketahanan ekonomi nasional.
"PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan LPG di tengah naiknya harga barang-barang pokok masyarkat. Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19. Tentu hal ini akan memberatkan mereka," tegas dia dalam keterangan resmi kepada Jurnas.com, Senin (11/7).
Dia menambahkan, Fraksi PKS memahami adanya tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina karena kenaikan harga migas dunia. Hal itu akibat posisi Indonesia sebagai negara net importer migas.
Kendati begitu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan, hal itu bukan alasan bagi Pemerintah menaikan harga BBM dan LPG non subsidi secara sembarangan. Kalau pun harus dinaikan, maka besarannya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Dan untuk usaha mikro dan kecil, harus tetap terbuka aksesabilitasnya untuk mendapatkan BBM dan LPG subsidi. Ini harus dijamin pemerintah," tegasnya.
Terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Mulyanto menilai ada kemungkinan terjadi migrasi dari pelanggan Pertamax Turbo ke Pertamax. Namun menurutnya jumlahnya tidak besar karena disparitas harga keduanya tidak terlalu lebar.
"Karena sama-sama BBM umum, maka mungkin jumlah pelanggan yang bermigrasi tersebut tidak banyak," tutupnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto BBM LPG PKS
