Minggu, 19/04/2026 03:20 WIB

Di Hadapan Jokowi, KPK Sindir Birokrasi

Redaksi | Kamis, 01/12/2016 12:27 WIB






Integritas penegakan hukum Indonesia berdasar data dari World Justice Project diketahui masih rendah dibanding negara-negara lain di Asia dan Pasifik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rajardjo dan Presiden Jokowi pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Jakarta -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera menuntaskan reformasi birokrasi dan hukum. Dua hal itu dinilai penting untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini masih berada diperingkat 36 atau hanya naik 2 poin dibanding tahun 2015.

"Kami berharap integritas penegakan hukum dan reformasi biroksai disentuh, jadi seperti tema kami Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Tansparan dan Akuntabel," ucap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).

Integritas penegakan hukum Indonesia berdasar data dari World Justice Project diketahui masih rendah dibanding negara-negara lain di Asia dan Pasifik. Sedangkan World Economic Forum menyebutkan, salah satu kelemahan Indonesia terkait dengan ease doing business yang salah satunya disebabkan belum efektifnya birokrasi.

"Salah satu kelemahan kita adalah ease doing business in Indonesia, yang utama disorot World Economic Forum adalah belum efektifnya birokrasi kita. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Presiden bagaimana birokrasi bisa dicegah korupsi dan agenda yang lama refomasi birokrasi," ungkap Agus.

Pun demikian, kata Agus, reformasi birokrasi bukan hanya persoalan numerisasi. Selain itu, disoroti Agus, soal tumpang tindihnya kelembagaan di Indonesia.

Misalnya, di sektor laut. Dalam sektor itu diketahui terdapat setidaknya enam lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Kementerian Maritim. Sementara dinegara lain misalnya Amerika, hanya ada dua lembaga yang menangani sektor laut.

Menurut Agus, tumpang tindihnya lembaga ini membuat birokrasi sangat boros dan tidak efektif. "Mohon ini dipikirkan mendalam apa perlu enam lembaga beroperasi di laut. Ini yang perlu dikaji oleh teman-teman Menpan dan RB dan yang terkait birokrasi karena sangat boros. Tantangan adalah untuk memberikan numerisasi yang cukup juga jadi berat dan dicerminkan di daerah belanja pegawai porsi yang sangat tinggi di APBD," ujar dia.

KPK terkait transparansi pelayanan publik, akan meresmikan platform JAGA. Dengan aplikasi yang dapat diunduh smartphone ini, masyarakat dapat memantau pelayanan publik.

Agus berharap akan ada lebih banyak kementerian dan lembaga yang dapat memanfaatkan platform JAGA ini. Misalnya, kepolisian dapat menggunakan platform JAGA untuk mengawasi pelayanan SIM dan STNK.

"Sekarang aplikasinya ada empat. JAGA sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan perijinan. Sehingga orang yang ajukan perijinan bisa memonitor di kabupaten A, syaratnya apa saja, berapa meja yang harus dilalui dan berapa lama waktunya, bisa monitor dari gadget nya. Yang kami tunggu lebih banyak aplikasi yang masuk platform ini. Melibatkan banyak pihak. Kepolisian bisa JAGA SIM-KU, STNK-KU. Tidak seketika dilaunching semua hal karena memerlukan perbaikan, peyempurnaan. KPK hanya trigger, teman-teman di daerah yang kelola, dan berhubungan dengan kantor staf presiden. Mudah-mudahan bisa lebih baik," tutur dia.

Sedangkan terkait integritas penegakan hukum, kata Agus, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Polri, dan Kejaksaan Agung. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara elektronik atau e-SPDP akan diresmikan tiga lembaga penegak hukum tersebut. pimpinan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri di Jakarta dengan sistem itu dapat memonitoring penanganan kasus-kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, mauapun Polda di daerah.

"Segera akan diresmikan bersama Polri dan Kejaksaan Agung e-SPDP atau SPDP yang dionlinekan. Nanti pimpinannya bergilir antara Deputi Penindakan KPK, Bareskrim dan Jampidsus. Jadi Kajari kabupaten A dilakukan penyelidikan penyidikan apa sudah berapa lama mandek kenapa itu. Dimonitor dari Jakarta sehingga monitoring penindakan korupsi bisa lebih baik dan berjalan dibanding yang lalu," ujar  Agus.

KEYWORD :

Kinerja KPK Singgung Jokowi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER