Kamis, 22/08/2019 03:54 WIB

Korupsi Tak Kenal Partai Oposisi

Kasus tindak kejahatan korupsi tidak mengenal partai oposisi atau koalisi pemerintah. Sebab, kasus korupsi akan berbagi rata kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Ilustrasi korupsi (foto: Forbes)

Jakarta - Kasus tindak kejahatan korupsi tidak mengenal partai oposisi atau koalisi pemerintah. Sebab, kasus korupsi akan berbagi rata kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Demikian disampaikan Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW) Emerson Yuntho, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (24/3).

Menurutnya, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) harus jeli dan menelusuri seluruh pihak yang disebut-sebut menerima bancakan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

"Dalam konteks korupsi ngga pernah kenal partai oposisi pendukung pemerintah, semua korupsi dapat rata, kalau ngga rata pasti ada letupan kecil, makanya pas distribusi mereka coba buat semua pihak kecipratan," kata Emerson.

Emerson menegaskan, tidak ada aturan bahwa tindak kejahatan korupsi hanya dilakukan atau dinikmati oleh partai koalisi pemerintah. Sebab, seluruh fraksi turut serta dalam pembahasan dalam sebuah kebijakan pemerintah.

"Kenapa saya ngga bantah, saya partai oposisi bos, ngga juga, korupsi komisi 5 semua fraksi terima, menurut Damayanti koordinator fraksi dan anggota semua terima di korupsi ngga ada konteks yang terima hanya yang dukung pemerintahan," tegasnya.

Sebelumya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan, posisi partainya ketika proyek e-KTP tengah digodok yakni sebagai oposisi. Saat proyek e-KTP digodok, diketahui pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Posisi politik PDI Perjuangan selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan. Tidak ada representasi menteri PDI Perjuangan di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu selama 10 tahun. Kami menjadi oposisi," kata Hasto dalam rilis resminya, Kamis (22/3).

Ucapan Hasto merupakan respon dari nyanyian Novanto yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana kasus korupsi e-KTP masing-masing USD 500 ribu.‎ Saat proyek e-KTP bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, sementara Pranomo duduk sebagai Wakil Ketua DPR.

TAGS : Kasus e-KTP Setya Novanto Puan Maharani Pramono




TERPOPULER :