Ketua DPR, Bambang Soesatyo
Jakarta - Maraknya kecelakaan proyek pembangunan infrastrutur era pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terjerat proses pidana.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi III DPR yang membidangi hukum agar mendorong Kepolisian untuk segera memproses hukum terhadap delapan kejadian kecelakaan pembangunan proyek infrastruktur di tanaha air."Agar memberikan rasa pertanggungjawaban yang tinggi serta lebih memperhatikan konsorsium kontraktor proyek," kata Bamsoet, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (20/2).Sebelumnya, Bamsoet meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono bertanggung jawab atas insiden kecelakaan yang terus terulang.Tiang proyek pembangunan jalur LRT di Kelapa Gading, Jakarta Utara ambruk. Tidak ada korban.
Baca juga :
DPR Diminta Selektif Soal Kekayaan Calon Anggota BPK: Slamet Edy dan Dumoly Jadi Sorotan
DPR Diminta Selektif Soal Kekayaan Calon Anggota BPK: Slamet Edy dan Dumoly Jadi Sorotan
Pagar beton pembatas jalur MRT di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ambruk. Satu orang terluka.3. 16 November 2017
Crane proyek pembangunan tol di ruar Jakarta-Cikampek. Tidak ada korban.4. 2 Januari 2018
Insiden ambruknya proyek infrastruktur, girder jalan tol Depok-Antasari ambruk. Tidak ada korban.5. 22 Januari 2018
Kontruksi tiang LRT di Pulogadung, Jakarta Timur ambruk. Lima orang terluka.6. 4 Februari 2018
Sebuah crane proyek pembangunan rel dwiganda di Jatinegara, Jakarta Timur, ambruk. Empat orang pekerja tewas7. 5 Februari 2018
Tembok benton underpass di Jalan Perimeter Bandara Soekarno Hatta ambruk dan menimpa mobil yang tengah melintas. Satu orang tewas dan satu orang lainnya yang ada dalam mobil terluka.8. 20 Februari 2018
Ambruknya tiang girder di proyek tol Becakayu.
Satu pekerja kritis (RS Polri) dan enam pekerja luka parah (RS UKI). KEYWORD :
DPR Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR