Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Ini diharapkan bisa mendorong upaya peningkatan efektivitas penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Kepada Laras Faizati, kami berharap bahwa kasus ini bisa menjadi pembelajaran agar dia bisa memperbaiki cara menyampaikan pendapatnya di kemudian hari.

pertama adalah aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana.

kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara.

Secara konstitusional, RUU ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara dengan tetap berdasar pada nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kalau mau bicara kebutuhan anggaran pasca musibah, harus jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan sekian, kementerian sekian.

Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.

Viral di media sosial, insiden saling serang antara seorang guru dan sejumlah murid di Jambi. Ini respon DPR

Dan pada saatnya rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung karena ini soal anggaran, namanya anggaran pasti tetap ujungnya ke DPR.