Kamis, 13/12/2018 00:27 WIB

BUMN Dikuasai Asing, Bagaimana Nasib Bangsa?

Kebijakan pemerintah terkait holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN menimbulkan polemik bagi masyarakat luas.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwani

Jakarta - Kebijakan pemerintah terkait holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN menimbulkan polemik bagi masyarakat luas. Bahkan, wacana penjualan aset BUMN menuai kritikan.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta, agar pemerintah hendaknya berpikir strategis soal pengelolaan BUMN semata-mata untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara.

"Jangan asal jual aset BUMN terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat," kata Jazuli, dalam diskusi yang digelar Fraksi PKS dengan tema "Jangan Jual BUMN, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Apalagi, kata Jazuli, jika aset-aset itu jatuh ke tangan investor swasta asing, maka akan mengancam generasi bangsa Indonesia ke depan.

"Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan yang akan memimpin di republik ini? Jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas," tegasnya.

Ia meminta, agar pemerintah berhati-hati terkait wacana penjualan aset negara ke pihak swasta apalagi asing. Sebab, aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara akibat kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaan.

"Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan dan bagian dari kedaulatan negara atas sumber-sumber kekayaan negara. Untuk itu, harus ada jaminan agar aset strategis negara yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap dikuasai negara.

"Salah satu yang kita kritisi kebijakan holding sektor pertambangan seiring PP Nomor 47/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang menempatkan PT. Antam Tbk, PT. Bukit Asam Tbk ataupun PT. Timah Tbk sebagai anak perusahaan PT Inalum," terang Sukamta.

TAGS : Penjualan BUMN PKS Jazuli Juwaini




TERPOPULER :