Komisi III DPR: Indeks Korupsi Indonesia Masih Tinggi

Jakarta - Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, indeks korupsi Indonesia dinilai masih tinggi. Pasca reformasi ini program pemberantasan korupsi jadi pertanyaan Komisi III DPR RI.

Demikian mengemuka saat delegasi Komisi III DPR RI menggelar pertemuan di Mapolda Jawa Tengah untuk membahas program pemberantasan korupsi, Jumat (13/10). Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil yang memimpin delegasi kunjungan kerja spesifik ini mengatakan, Komisi III sangat berkepentingan mengetahui program apa yang sudah dilakukan instansi penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Irwasda, Diskrimsus, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, dan tiga akademisi dari UNDIP, UNTAG, serta UNNES.

Menurutnya, untuk memberantas korupsi yang dilakukan penguasa harus dilakukan oleh penguasa pula. "Hanya penguasa yang bisa mengawasi kekuasaan," tegasnya
dalam pertemuan tersebut.

Korupsi, sambung Nasir, merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, perlu penanganan yang luar biasa pula. Sayangnya, walau sudah ada tiga institusi penegak hukum di Indonesia, tren tindak pidana korupsi belum menurun signifikan. Indeks korupsi Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Brunei. Dibutuhkan strategi jitu dan koordinasi yang kuat antartiga lembaga itu untuk memberantas korupsi.

Kapolda Jawa Tengah mengungkapkan, pada tahun 2017 hingga triwulan III ada 40 kasus korupsi yang sudah ditangani dari target 75 kasus atau 53 persen yang terselesaikan. Kerugian negara akibat korupsi di Jawa Tengah pada 2017 mencapai Rp 53.257.866.276.

Dari jumlah itu, kerugian negara yang berhasil dikembalikan sebesar Rp 5.951.394.117. Hingga triwulan III 2017, terang Kapolda, ada 89 kasus dalam tahap penyelidikan, 63 kasus penyidikan, dan yang sudah diaudit 83 kasus.

Sementara itu, Kajati dalam penjelasannya di hadapan delegasi Komisi III menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan masih didominasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Kini, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sedang mengawal anggaran sebesar
lebih dari Rp 49 miliar yang masuk tindak pidana korupsi.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi III DPR Nasir Djamil

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Sidang Serius Jadi Viral Gara-gara Tisu di Jidat Eks Kepala Polisi

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini