Ilustrasi pariwisata di Thailand (Foto: EPA)
Bangkok, Jurnas.com - Thailand akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap kebijakan bebas visa, seiring langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap warga asing yang menjalankan bisnis ilegal atau terlibat dalam kejahatan lintas negara.
Beberapa langkah yang mungkin diambil mencakup pengurangan durasi tinggal bebas visa bagi turis dari 60 hari menjadi 30 hari, serta peninjauan kembali kriteria untuk berbagai kategori visa, termasuk investasi, izin tinggal jangka panjang, visa pelajar, hingga visa digital nomad.
Dikutip dari Bloomberg pada Selasa (12/5), saat ini, pengunjung dari 93 negara masih memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas bebas visa selama 60 hari.
Juru bicara pemerintah, Rachada Dhnadirek, dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah memerintahkan pembentukan kelompok kerja khusus untuk meninjau aturan-aturan tersebut.
Pekan ini, Anutin mengunjungi pusat wisata Phuket dan berjanji tidak akan memberikan toleransi bagi preman asing yang menyerobot pantai publik, untuk menjalankan bisnis ilegal dan mengancam warga lokal.
Kekhawatiran terhadap keamanan nasional semakin meningkat setelah penangkapan seorang warga negara China yang kedapatan menyimpan simpanan senjata di Pattaya belum lama ini.
Peninjauan ini merupakan respons atas keluhan berkepanjangan dari pelaku usaha lokal, terutama di daerah wisata populer, yang merasa mata pencaharian mereka terancam oleh turis yang menyalahgunakan visa untuk melakukan aktivitas yang dilarang.
Anutin, yang memimpin Partai Bhumjaithai dalam koalisi pemerintahan, menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menghapus sepenuhnya kebijakan bebas visa, karena Thailand masih membutuhkan pendapatan besar dari sektor pariwisata legal.
“Bebas visa bukan berarti bebas masuk tanpa syarat. Kita harus menemukan keseimbangan terbaik,” kata Anutin pada Senin (11/5).
Komentar Anutin menggarisbawahi dilema yang dihadapi Thailand dalam membatasi akses masuk tanpa merusak kepentingan ekonomi, mengingat negara tersebut berhasil meraup pendapatan hampir US$50 miliar dari 33 juta wisatawan asing pada 2025.
Usulan untuk mengurangi durasi tinggal dan penerapan biaya masuk bagi turis sempat mendapat perlawanan dari industri pariwisata domestik yang khawatir Thailand akan kalah bersaing dengan Vietnam dan Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari perang Rusia-Ukraina serta konflik Israel-Palestina. Namun, selama bertahun-tahun pula negara ini harus berurusan dengan pengunjung yang menjalankan bisnis terlarang atau menggunakan proksi lokal untuk mengakali peraturan.
Operasi penertiban terbaru mengungkap adanya bar dan restoran ilegal yang dibangun warga asing di pantai Phuket, yang memicu kemarahan publik. Kepolisian Phuket menjerat 33 warga asing, termasuk 13 warga Rusia dan 12 warga China, dalam belasan kasus pelanggaran hukum bisnis asing.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Bebas Visa Thailand Kejahatan Turis Asing Peraturan Turis Thailand
