Kamis, 16/04/2026 03:45 WIB

Pemprov DKI Diminta Lebih Serius Tangani Tingginya Kasus Kebakaran

Redaksi | Jum'at, 29/10/2021 22:27 WIB






PSI menilai tingginya kasus kebakaran di Jakarta sepanjang 2021 Januari-Oktober dengan 1.224 kasus kebakaran di seluruh Jakarta merupakan fenomena luar biasa.

Peristiwa kebakaran di Jakarta bebearap waktu lalu. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu lebih serius menangani tingginya kasus kebakaran di Jakarta.

Hal itu disampaikan Idris Ahmad, dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemprov DKI Jakarta, di Bogor, Jum`at (29/10).

Pada dokumen KUA-PPAS yang diserahkan, misalnya, belum terlihat adanya peningkatan dalam program untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini.

Pihak eksekutif, kata dia, selalu menjawab kegiatan untuk penanganan kebakaran sudah dianggarkan. "Masalahnya bukan pada ada-tidaknya anggaran, tapi cukup-tidaknya anggaran tersebut dan efektif-tidaknya anggaran tersebut mengurangi bencana kebakaran di Jakarta," kata Idris.

Idris menyebutkan, Dinas Gulkarmat mendapat anggaran sebesar Rp131 miliar pada APBD 2022 di luar biaya internet, listrik dan gaji pegawai.

Meski demikian PSI menilai tingginya kasus kebakaran di Jakarta sepanjang 2021 Januari-Oktober dengan 1.224 kasus kebakaran di seluruh Jakarta merupakan fenomena luar biasa.

Ini fenomena di tengah pandemi yang menyedihkan. Kebakaran menjadi kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. "Ada 1.000 lebih kasus kebakaran di Jakarta. Ini menjadi catatan penting," ujar Idris.

Idris mengingatkan Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan penyelesaian bencana kebakaran dengan sangat matang dan jangan cepat berpuas dalam penanganan kebakaran saat ini.

Idris juga telah menugaskan masing-masing anggota legislatif Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk memperjuangkan kecukupan anggaran serta program prioritas penanganan kebakaran.

Yakni, penambahan pos pemadam kebakaran di 27 kelurahan rawan kebakaran di Jakarta yang belum mempunyai pos damkar, penyediaan APAR, hidran kering di wilayah, edukasi dan sosialisasi dan kegiatan pemantauan instalasi listrik pemukiman.

"Tingkat kasus kebakaran di Jakarta harus bisa ditekan, bahkan dicegah agar tidak lagi terjadi korban jiwa maupun harta yang merugikan warga Jakarta," katanya.

KEYWORD :

DKI Jakarta Kebakaran Idris Ahmad PSI




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER