Minggu, 17/01/2021 01:04 WIB

Pebisnis Logistik dan Forwarder Keluhkan Implementasi OSS

Beberapa persyaratan dalam sistem OSS tidak sinkron dengan aturan di lembaga/kementerian teknis terkait.

Sejumlah pengurus DPW ALFI DKI Jakarta berpose di sela Muswil ke-5 di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Jakarta, Jurnas.com - Para pebisnis logistik dan forwader mengeluhkan beberapa Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau implementasi sistem Online Single Submission (OSS). 

Keluhan itu mengemuka dalam sesi diskusi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 DPW  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Keluhan mereka terutama berkaitan dengan beberapa persyaratan dalam sistem OSS yang tidak sinkron dengan aturan di lembaga/kementerian teknis terkait.

Misalnya, untuk perizinan perusahaan jasa kepebeanan (PPJK) atau Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP JPT), persyaratan yang diatur oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) tidak terakomodir dengan sempurna dalam sistem OSS itu. Termasuk juga yang menyangkut modal disetor dalam pendirian usaha JPT.

Kendati sistem OSS sudah sangat tepat karena membantu dalam percepatan proses perizinan berusaha, namun, sistem OSS tersebut dinilai masih seringkali bertabrakan dengan ketentuan perizinan di instansi teknis, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dalam aju proses perizinan yang dikendaki.

Penerapan sistem OSS diluncurkan sejak tahun 2018. Layanan itu untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian, bahkan kurang dari satu jam.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi saat membuka acara Muswil tersebut mengakui masih menerima keluhan berkaitan dengan terjadinya tumpang tindih dan sulitnya ALFI DKI untuk menyosialisasikan ke anggotanya soal implementasi OSS.

Pada kesempatan itu, Dewi juga mengharapkan agar ALFI dapat menyusun program kerja dan menerapkan ekosistem logistik di Jakarta.

"Peran ALFI di DKI Jakarta selama ini telah membuktikan kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian di Ibukota," kata Dewi.

Apalagi, imbuhnya, dengan era digitalisasi dalam layanan logistik saat ini ALFI memiliki peran strategis dalam mendorong daya saing komoditi serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Berhasilnya kontribusi ALFI itu dapat dilihat bahwa kini tingkat inflasi di Ibukota rendah dan ini menunjukkan ALFI dan anggotanya di DKI sangat berperan pada pertumbuhan ekonomi di Ibukota," ujarnya.

Dewi mengatakan sekaligus berharap perusahaan anggota ALFI agar memberikan iklim yang konstruktif demi perbaikan perekonomian di Ibukota maupun secara nasional.

TAGS : ALFI DKI Jakarta Muswil OSS




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :