Kasus SAT, Otto: Seperti Ada Negara di Dalam Negara

Jakarta - Majelis hakim Tipikor Jakarta yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) diminta memperhatikan detail bukti-bukti dan memutus dengan hati nurani, tanpa perlu takut dari tekanan pihak manapun.

Demikian disampaikan kuasa hukum SAT, Otto Hasibuan, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/9). Menurutnya, hakim harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan, seperti adagium "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah."

"Apa yang dilakukan KPK memperkarakan SAT sangat tidak adil dan tidak boleh terjadi. Pada Inpres No. 8/2002 yang sampai sekarang masih berlaku tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur BLBI yang menyelesaikan kewajibannya," kata Otto.

Selain itu, kata Otto, berdasarkan UU dan dua Ketetapan MPR, serta pernyataan resmi pemerintah kepada DPR yang semuanya menegaskan bahwa pihak yang telah menyelesaikan kewajibannya tidak akan diproses hukum dan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dihentikan. Ia juga meminta untuk tidak menafikan laporan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2002 dan 2006.

"KPK itu seperti yang dinyatakan oleh MK adalah bagian dari eksekutif, meski dia independen. Lagipula pada kejadian dulu itu KPK belum ada. Karena dia bagian dari pemerintah dan pemerintah sudah berjanji kepada warga negaranya, seharusnya diikuti juga oleh KPK," jelasnya.

Seharusnya, kata Otto, KPK ikut dengan keputusan pemerintah sebelumnya. "Jangan men-destroy. Kalau begini halnya, seperti ada negara di dalam negara," tegasnya.

Dakwaan dikenakan kepada SAT didasarkan pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017. Sesuatu yang menurut Otto sangat janggal karena audit tersebut dilakukan atas permintaan KPK setelah SAT ditetapkan sebagai tersangka.

"Audit BPK ini jelas melanggar azas asersi, SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) dan menyalahi Peraturan no. 1 BPK sendiri," tegasnya.

Diketahui, SAT yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN 2002-2004) akan menghadapi vonis hakim, Senin (24/9). SAT didakwa memberikan surat keterangan lunas (dalam rangka penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-BLBI) yang memperkaya orang lain dan korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara. Jaksa Penuntut Umum menuntut 15 tahun penjara dan subsider Rp1 miliar.

KEYWORD :

Kasus BLBI KPK Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim

Tanah Longsor Tutupi Rel, Perjalanan KA Ciremai Berhenti Sementara

BBM Dibatasi, Kendaraan Roda Empat 50 Liter per Hari

Tak Kuat Menanjak, Bus di Oku Selatan Terbalik

Warlok Bali Beri Pelajaran ke Bule Mabuk yang Buat Onar

Niat Puasa Syawal dan Ayyamul Bidh, Simak Penjelasan hingga Hukumnya

KontraS Dorong Kasus Teror Air Keras Diadili di Peradilan Umum

Trump Ancam Hancurkan Fasilitas Nuklir Iran Jika Pembicaraan Gagal

2 Prajurit TNI Kembali Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon