Kamis, 24/05/2018 17:04 WIB

Opini

Manuver Cak Imin di Pusaran Pragmatisme Partai

Dalam pembacaan yang lebih rumit, sebenarnya Cak Imin sedang memainkan langkah kuda. Begitu kuda melangkah, ada delapan kemungkinan destinasi.

Rafiuddin D Soaedy

Rafiuddin D Soaedy*

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kini ramai diperbincangkan. Mulanya dipicu oleh sejumlah baliho di berbagai kota menjelang akhir tahun 2017 lalu yang memperkenalkan Cak Imin sebagai calon wakil presiden 2019. Banyak yang memandang sinis baliho-baliho itu. Bagaimana mungkin seseorang mendeklarasikan diri sebagai cawapres sementara calon presidennya belum diketahui? Bagaimana jika ada orang iseng memampangkan foto pelawak dengan tulisan “calon presiden 2019” di samping baliho-baliho Cak Imin itu? Konyol, bukan?

Bukan. Bukan sesuatu yang konyol. Baliho-baliho Cak Imin itu nyatanya mendapat respons dari Presiden Jokowi. Jokowi yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden 2019 oleh sebagian besar partai pendukung pemerintah tiba-tiba meminta Cak Imin mendampinginya dalam acara peresmian kereta bandara Soekarno-Hatta pada awal 2018. Terlepas dari apa yang mereka perbincangkan, momentum itu memunculkan spekulasi bahwa Jokowi berminat menjajaki kekuatan politik Cak Imin. Walhasil, nama Cak Imin pun mulai muncul dalam survei-survei, padahal sebelumnya tak pernah nongol.

Seperti terencana dengan sistematis, langkah Cak Imin tidak berhenti pada sebar baliho. Sosialisasi Cak Imin sebagai Cawapres 2019 juga digencarkan melalui penggalangan dukungan para kiai dan kaum muda santri. Teranyar, Cak Imin mendirikan banyak posko yang diberi nama JOIN, akronim dari Jokowi-Muhaimin. Nama posko ini mengesankan seolah-olah Jokowi sudah memutuskan memilih Cak Imin sebagai pasangan. Tetapi, Cak Imin sendiri mengatakan kepada beberapa media bahwa Jokowi belum menentukan, meskipun tidak keberatan.

Yang merasa gusar dengan manuver Cak Imin tentu dari pihak-pihak yang menunggu agar jagonya dipinang Jokowi. Tak terkecuali di kalangan partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap gerakan Cak Imin menyalahi fatsoen. Menurut mereka, seharusnya PKB yang dinahkodai Cak Imin mendeklarasikan pencalonan Jokowi sebagai presiden terlebih dahulu, barulah kemudian ikut berembuk untuk menentukan cawapres yang layak diusung koalisi.

Kegusaran sebagian partai koalisi pendukung Jokowi itu dapat dimaknai bahwa sebenarnya telah terjadi persaingan yang kuat di internal koalisi pendukung Jokowi. Hanya saja, persaingan tersebut sebelumnya bersifat laten karena partai-partai pendukung Jokowi tidak cukup percaya diri untuk menyodorkan kader sendiri sebagai kandidat wapres. Itulah mengapa ketika PKB membranding Cak Imin sebagai cawapres dianggap sebagai anomali. Padahal, sudah semestinya sebuah partai berani membranding kadernya sendiri supaya tidak dicap sebagai partai minus kader.

Pragmatisme Partai

Memang, salah satu kelemahan partai politik di era Reformasi ini terletak pada sistem pengkaderan. Bukan berarti partai yang ada tidak melakukan kaderisasi, melainkan fungsi dari kaderisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Ambillah suatu contoh, kader yang telah bersungguh-sungguh mengabdi kepada partai, misalnya, belum tentu didorong oleh partai untuk maju, baik dalam pilkada maupun pemilu. Partai justru lebih suka melirik tokoh dari luar partai yang dinilai memiliki elektabilitas atau limpahan materi yang bisa dikapitalisasi.

Membranding tokoh dari luar partai pada satu sisi dipandang efektif untuk meredam persaingan antarkader. Namun, di sisi lain, merusak gairah kader yang secara individu memang sudah berketetapan hati untuk membesarkan dan dibesarkan partai. Ketika partai tidak memberi jaminan – bahkan dianggap sebagai penghalang – mobilitas vertikal kadernya, maka perpindahan kader dari satu ke lain partai kemudian menjadi lumrah.

Di negara-negara lain yang menerapkan sistem demokrasi multipartai sekalipun sulit dijumpai seorang kader suatu partai menyeberang ke partai lain. Masalahnya jelas, publik konstituen harus dijelaskan tentang dua hal. Pertama, bagaimana mungkin seorang kader yang sudah digembleng dalam suatu partai berpindah ke partai lain tanpa agenda penyusupan? Kedua, bagaimana mungkin suatu partai dengan mudah menerima bekas kader partai lain tanpa menaruh kekhawatiran dan curiga?

Tetapi, di Indonesia, pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak akan pernah ada. Seorang kader partai bebas berpindah partai bahkan setiap lima tahun sekali. Percayalah, publik tak akan mempersoalkan itu karena mereka tidak akan menemukan perbedaan ketika si fulan berada di partai kepala bovine ataupun berada di partai kepala unggas.

Itu semua begitu mudah terjadi karena tidak adanya ikatan ideologi antara partai dan kader, juga antara partai dan konstituen. Lihatlah bangunan koalisi partai-partai yang ada. Mereka dipersatukan bukan oleh kesamaan ideologi, melainkan lebih dipersatukan oleh sosok figur yang dianggap populis. Tak heran pula bila pengelompokan koalisi tidak konsisten antara pusat dan daerah-daerah. Semua ditentukan oleh peluang keuntungan yang akan diperoleh masing-masing partai. Pendek kata, pragmatisme telah mengalahkan segalanya. Setiap gerak gerik elite partai dapat dibaca sebagai upaya untuk memburu kursi dan materi. Persis seperti ungkapan sinis Joseph Lapalombara, bahwa partai hanya sekadar kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Ketika semua partai sudah terjebak pada pragmatisme politik, jangan lagi berharap banyak bahwa partai-partai yang ada itu bisa dengan becus melakukan rekrutmen jabatan politik, mengagregasikan aspirasi konstituen, memberikan pendidikan politik yang mencerahkan, maupun menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, arus pragmatisme akan menuntun elite partai untuk terlatih bersikap oportunis.

Saat ini, elite partai manapun sama saja, sama-sama oportunis. Yang membedakan hanyalah soal kecepatan dan kecerdikan. Dalam konteks inilah persaingan partai-partai koalisi pendukung Jokowi dapat dilihat dengan terang. Mereka sejak jauh-jauh hari mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai Capres 2019, ujung-ujungnya mengharapkan perhatian lebih dari Jokowi. Dalam hal ini, PKB sebenarnya hanya mencoba cara lain. Sebagai bagian dari koalisi pendukung Jokowi, PKB mendeklarasikan pencalonan Cak Imin sebagai Cawapres 2019, tentu dengan harapan dapat mendampingi Jokowi.

Langkah Kuda Cak Imin

Keputusan Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden 2019 secara awam dapat ditebak maksudnya. Tetapi, dalam pembacaan yang lebih rumit, sebenarnya Cak Imin sedang memainkan langkah kuda. Dalam permainan catur, begitu kuda melangkah, ada delapan kemungkinan destinasi. Demikian pula dengan manuver Cak Imin, ada banyak kemungkinan maksud dan tujuan yang bisa dibaca di dalamnya.

Pertama, bahwa Cak Imin ingin menjadi Cawapres 2019 berpasangan dengan Jokowi, hal itu sudah diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Tetapi, cara yang dilakukan Cak Imin dengan melakukan sosialisasi dan penggalangan dukungan secara terbuka, itu benar-benar mengunci gerakan partai-partai lain yang ingin bermain halus melalui jalur bisik-bisik.

Jalur bisik-bisik pasti menjadi agenda masing-masing partai karena jika menggunakan jalur musyawarah kemungkinan untuk mencapai suara bulat sangat kecil. Jika pun jalur musyawarah harus diambil, yang berpeluang besar disepakati sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi adalah tokoh non partai. Dengan memasangkan calon non partai bersama Jokowi, tentunya tidak ada satu pun partai anggota koalisi yang mendapat keuntungan pada Pemilu 2024 kelak. Semua berangkat dari nol.

Kedua, Cak Imin bersama PKB tidak secara resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres 2019. Ini bermakna bahwa PKB menjaga posisi tawar. Basis massa tradisional PKB yang merepresentasikan kaum muslim moderat menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik itulah yang kini sedang ditawarkan Cak Imin kepada Jokowi. Memang dalam beberapa kesempatan Cak Imin berseloroh bahwa ia akan patah hati jika tidak dipinang Jokowi. Tetapi, dengan posisi PKB yang tidak terikat, sebenarnya Cak Imin tidak alergi dengan kekuatan politik manapun untuk membangun koalisi baru.

Ketiga, manuver-manuver politik Cak Imin yang atraktif itu secara tidak langsung membawa dampak pada konsolidasi PKB. Ketika Cak Imin membranding dirinya bersama Jokowi, gairah dan harapan konstitutuen PKB menjadi melambung. Ini membuat sosok figur Cak Imin akan menjadi sangat dekat secara emosional dengan basis massanya.

Dalam hal mencari efek pembengkakan suara bagi PKB, kelihaian Cak Imin sudah terbukti. Masih ingat Pemilu 2014 ketika Cak Imin bersama PKB membranding Mahfud MD dan Rhoma Irama? Suara PKB mencapai 11.298.957 (9,04%). Padahal, sebelumnya, pada Pemilu 2009, suara PKB hanya 5.146.122 (4,94%). Berdasarkan pengalaman tersebut, tampaknya Cak Imin sedang mencoba peruntungan yang lebih besar efeknya bagi PKB pada pemilu 2019, yakni membranding dirinya bersama Jokowi.

*Pemerhati masalah ketatanegaraan.

TAGS : Muhaimin Iskandar Manuver Cawapres




TERPOPULER :