Senin, 24/09/2018 22:36 WIB

PBB Kecam Kekerasan Seksual Selama Perang

diskriminasi berbasis jender adalah penggerak yang tidak terlihat dari sebagian besar kejahatan kekerasan seksual.

Setop kekerasan seksual pada anak (foto: Google)

Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amina Mohammed mengecam adanya tindakan kekerasan seksual dan  menekankan perlunya menghentikan kekerasan seksual ketika terjadi peperangan.

Mohammed bahkan memberikan salah satu contoh saat konflik di Myanmar, yang banyak menelan korban kekerasan seksual.

"Tahun ini, di Myanmar dan banyak situasi konflik lainnya, ancaman dan penggunaan kekerasan seksual yang meluas, sekali lagi, telah digunakan sebagai taktik untuk memajukan tujuan militer, ekonomi dan ideologi," kata Mohammed dilansir Xinhua.

"Dan, sekali lagi, itu telah menjadi penggerak pemindahan paksa besar-besaran, "tambahnya.

Baik pria maupun wanita keduanya rentan menajdi korban kebrutalan kekerasan seksual yang mengerikan dalam konflik. Namun, secara keseluruhan, perempuan dan anak perempuan lebih rentan menjadi korban.

Menurutnya, diskriminasi berbasis jender adalah penggerak yang tidak terlihat dari sebagian besar kejahatan kekerasan seksual.

Dan, semakin rendah status seorang wanita - dalam hal kesehatan, kekayaan, dan pendidikan - semakin besar kerentanan dan paparannya terhadap bahaya.

"Tanggung jawab kami harus membawa keadilan, pengakuan dan reparasi kepada para korban kejahatan yang menghebohkan ini - bukan hanya keadilan di ruang sidang, tetapi juga keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

"Kita harus mengenali dan mendukung ketahanan dari banyak orang yang selamat yang bekerja sebagai agen perubahan. Dan, jika kita ingin mencegah kejahatan ini diulang, kita harus memastikan pertanggungjawaban dan penangkalan."

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten, mengatakan bahwa sementara kemajuan normatif yang signifikan telah tercapai, ada kebutuhan mendesak untuk mengkonsolidasikannya dengan memastikan pertanggungjawaban.

"Kalau tidak, situasinya berisiko pembalikan, yang mengakibatkan pemerkosaan di masa perang sekali lagi "dinormalkan" karena frekuensi dan kekebalan hukum yang dilakukan," katanya.

"Perkosaan pada masa perang dapat dicegah, dan mengatasinya adalah tanggung jawab kolektif dari komunitas internasional," lanjutnya.

TAGS : Kekerasan Seksual PBB Perang




TERPOPULER :