Minggu, 18/11/2018 15:20 WIB

Cak Imin: Kurang Meriah Apa Kita Sambut Raja Salman Dulu?

Cak Imin mengkritik sikap Raja Salman, yang tidak mengindahkan upaya-upaya Indonesia untuk membebaskan warganya itu sejak 2008 silam.

Ketum PKB, Muhaimin Iskandar gelar Sholawat Anti Narkoba bersama artis, di Masjid Baiturrahman, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3).

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskanda kecewa dengan perlakuan pemerintah Arab Saudi, atas eksekusi hukuman pancung terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), Muhammad Zaini Misrin.

Muhaimin alias Cak Imin mengkritik sikap Raja Salman, yang tidak mengindahkan upaya-upaya Indonesia untuk membebaskan warganya itu sejak 2008 silam.

“Dua presiden lho yang meminta. Raja Salman juga pernah ke sini, disambut kurang megah apa oleh Pak Jokowi. Tapi tak mengubah apa-apa. Rasa persahabatan dan hormat yang kita tunjukkan, malah diabaikan,” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB Jakarta, pada Senin (19/3).

Cak Imin juga menyinggung salah satu kebijakannya saat duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011 silam, yaitu moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, sebagai penyebab apatisnya Arab Saudi terhadap upaya diplomasi Indonesia.

“Paham kan mengapa saya memoratorium penempatan TKI ke Saudi sejak 2011? Paham kan sekarang? Memang ada perbedaan kultur, politik dan sistem hukum yang terlalu njomplang antara kita dan mereka. Belum lagi TKI kita yang ke sana mayoritas low skill. Jadi rentan dan rapuh dalam situasi negara yang peradabannya...yah seperti itulah,” imbuhnya.

Kasus Zaini sudah terjadi sejak 2004 lalu. Sejak saat itu, segala jenis pendampingan dan advokasi sudah dilakukan seiring dengan pergantian pemerintah. Namun semua upaya tersebut tetap saja menemui kegagalan.

Tercatat hingga hari ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah melayangkan 42 nota diplomatik untuk Saudi. Bahkan Presiden RI telah mengirimkan tiga kali surat kepada Raja Saudi. Satu surat di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua lainnya di periode Joko Widodo.

Seperti diketahui, setelah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama, Zaini mengajukan banding ke Mahkamah Banding dengan didampingi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Namun sayang, permohonan pengampunan terhadap Zaini ditolak oleh Mahkamah Banding dan Kasasi oleh Raja Salman.

“KJRI Jeddah juga saat Zaini ditangkap, mengaku tidak mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari Otoritas Saudi. Ya iyalah. Mereka memang saat itu tidak mau menandatangani MCN (Mandatory Consuller Notification). Mereka nggak terikat kewajiban untuk menginfo kepada kita apa yang terjadi pada warga kita di sana. Ini sikap politik yang tidak bersahabat, tidak setara dari Saudi kepada Indonesia. Ini belum tuntas makanya penutupan permanen jadi masuk akal,” tutur politisi asal Jombang, Jawa Timur tersebut.

“Moratorium penempatan TKI Rumah Tangga ke Saudi itu sudah saya kalkulasi betul. Bukan buat gagah-gagahan, atau sok heroik. Mestinya diteruskan menjadi penutupan permanen oleh pemerintah saat ini. Biar TKI yang middle dan high skill saja yang ditempatkan,” jelas Cak Imin.

Cak Imin mengatakan sudah menyampaikan belasungkawa untuk keluarga Zaini di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia berharap keluarga tabah menerima musiban tersebut.

“Sudah saya instruksikan kepada pengurus PKB di sana untuk mendatangi rumah keluarganya dan membantu persiapan tahlilan di sana.  Semoga keluarga tabah dan sabar dalam musibah ini,” pungkasnya.

TAGS : Cak Imin Arab Saudi TKI Hukum Pancung




TERPOPULER :