Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menghadiri upacara penutupan KTT ASEAN di Pusat Konvensi Nasional, di Vientiane, Laos, 11 Oktober 2024. REUTERS
Manila, Jurnas.com - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, mendesak setengah anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) yang melakukan boikot agar kembali ke gedung legislatif, mengingat banyaknya undang-undang yang harus disahkan bersama eksekutif.
Anggota parlemen pro-Duterte yang berada di belakang Wakil Presiden Sara Duterte memboikot Senat minggu ini setelah kehilangan kendali mayoritas, terutama pasca satu anggota parlemen ditangkap karena mega korupsi, sementara satu anggota lainnya kabur dari kejawan Mahkamah Pidana Internasional.
"Lembaga legislatif sekarang dalam kekacauan. Kembali bekerja karena ini penting; kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus mengesahkan banyak undang-undang," kata Marcos dikutip dari AFP pada Rabu (3/6).
Marcos mengatakan timnya sedang mempertimbangkan kemungkinan undang-undang dan amandemen, untuk membantu warga Filipina karena perang di Timur Tengah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global.
"Kita tidak dapat melakukan itu jika lembaga legislatif memutuskan untuk tinggal di rumah dan berlibur," ujar dia.
Berdasarkan Konstitusi Filipina, eksekutif memiliki posisi yang setara dengan legislatif. Dengan demikian, hal ini membatasi pilihan Marcos untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang.
"Kita tidak bisa memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan; kita tidak bisa menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka harus mengatur diri mereka sendiri. Dan mereka belum melakukan pekerjaan yang baik saat ini," dia menambahkan.
Bulan lalu, 13 anggota parlemen yang mendukung Wapres Sara Duterte mengambil alih kendali Senat yang beranggotakan 24 kursi, hanya beberapa jam sebelum mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk memakzulkan wakil presiden.
Empat hari kemudian, sekutu Duterte, Ronald Dela Rosa, melarikan diri setelah Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Senator pro-Duterte lainnya, Jose `Jinggoy` Estrada, ditangkap pada hari Senin karena diduga menerima suap senilai lebih dari 573 juta peso terkait proyek pengendalian banjir.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Presiden Filipina DPR Filipina Mogok Ferdinand Marcos
