Kamis, 23/11/2017 10:50 WIB

Internasional

Giliran Rusia Jatuhkan Sanksi terhadap Korut

Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan pembatasan terhadap Korea Utara sebagai bentuk kepatuhan terhadap DK PBB

Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Mikhail Metzel/TASS )

Jakarta - Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memberlakukan pembatasan terhadap Korea Utara sebagai bentuk kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Keputusan tersebut secara khusus mengacu pada DK PBB mengenai pembatasan yang diberlakukan terhadap Korea Utara pada November 2016. Dokumen yang hampir 40 halaman itu, menentukan tindakan hukuman tertentu yang diperkenalkan pada 2007, juga mengacu pada 11 orang Korea Utara, yang terkait dengan program nuklir negara tersebut.

Langkah tersebut dilakukan saat delegasi Korea Utara tiba di St. Petersburg untuk majelis Inter-Parliamentary Union (IPU), Senin (16/10)

Keputusan tersebut dinilai akan mempengaruhi kerja sama di bidang sains dan teknologi, sementara kolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, rekayasa mesin udara dan metode industri mutakhir masih akan diizinkan karena tidak berkaitan dengan program rudal nuklir dan balistik Korea Utara.

Presiden Putin juga  memerintahkan agar kapal laut yang terkait dengan program nuklir dilucuti dan dilarang masuk pelabuhan Rusia, kecuali dalam keadaan darurat. Sanksi Rusia juga mencakup pengiriman helikopter dan kapal baru ke Korea Utara.

Pyongyang juga dijtahui sanksi pembatasan barang mewah, seperti karpet dan porselen senilai masing-masing USD500 dan USD100. Selain itu, Korea Utara dilarang menggunakan properti apapun di Rusia, kecuali fasilitas diplomatik dan konsulat.

Pada Senin, Uni Eropa juga mengadopsi sejumlah sanksi baru terhadap Pyongyang, yang dirancang untuk menghukum Korea Utara karena program rudal nuklir dan balistik yang terus berlanjut dan dipercepat.

Keputusan yang diambil pada  Senin membuat perubahan pada hukuman yang diperkenalkan sebelumnya dalam menanggapi peluncuran balistik Korea Utara. Sebab sanksi kali ini melarang impor, penjualan atau pengalihan minyak bumi oleh negara, serta transaksi yang melibatkan minyak mentah ke Pyongyang. Kisaran pembatasan baru juga meluas ke transfer dana.

Sementara itu, perwakilan Pyongyang tersebut menyebut sanksi Amerika Seriakat sebagai terorisme negara dalam sebuah pidato di sesi IPU. "Sanksi terhadap DPRK  ditujukan untuk menghentikan perdagangan luar negeri kita secara menyeluruh, termasuk wilayah yang mempengaruhi kelangsungan hidup rakyat kita," kata kepala delegasi tersebut, seperti dikutip oleh Interfax. 

TAGS : Rusia Amerika Serikat Korea Utara Rudal




TERPOPULER :