Rabu, 17/04/2024 00:41 WIB

Panglima TNI Harus Bongkar Institusi Pembeli 5000 Senjata Ilegal

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo diminta untuk mengungkap terkait informasi pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo diminta untuk mengungkap terkait informasi pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Jenderal Gatot harus menjelaskan informasi pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal tersebut. Apalagi, pembelian senjata itu mengatasnamakan Presiden Jokowi.

"Saya pikir ini harus dijelaskan oleh Pak Gatot. Kita harus tahu latar belakang kejadian ini yang sesungguhnya apakah memang ada kepentingan politik atau kepentingan bisnis atau kepentingan apa," kata Fadli, Jakarta, Senin (25/9).

Kata Fadli, jika informasi tersebut benar, maka pemerintah telah kecolongan. Sebab, 5000 senjata itu bukan angka yang kecil.

"Semua prosedur untuk pengadaan senjata itu sudah jelas diatur dalam konstitusi. Lima sampai sepuluh senjata sudah luar biasa, apalagi 5000. Itu seperti orang mau perang," tegasnya.

Diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi ke Indonesia, dalam acara `Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017)

Sementara, Menkopolhukam Wiranto meluruskan terkait adanya pembelian 5000 pucuk senjata api tersebut. Wiranto telah berkoordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo untuk merespon informasi upaya penyelundupan 5000 senjata api yang melibatkan lembaga non militer.

"Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen," ujar Wiranto dalam keterangannya di kantor Menkopolhukam di Jakarta, Minggu (24/9).

KEYWORD :

Menkopolhukam Wiranto Panglima TNI Penyelundupan 5000 Sejata




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :