Ilustrasi Hoax
Jakarta - Polisi diminta tak hanya membongkar sindikat yang memproduksi dan menyebarkan konten bernuansa ujaran kebencian dan SARA di media sosial yang tergabung dalam kelompok Saracen. Pemesan konten tersebut juga harus dibongkar untuk diketahui motifnya.
"Ini nggak bisa hanya di satu pihak supliernya, tapi demandernya, orang-orang yang memesan juga harus di publis sehingga kita tahu siapa mereka, untuk kepentingan apa dan kita harus memberikan hukuman berat terhadap orang yang melakukan transaksi tidak halal seperti ini," ucap praktisi hukum, Andi Syafrani, di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/8).
Andi menilai, pemesan pada umumnya memiliki kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan politik. "Demandernya yang ingin melakukan kegiatan seperti ini tentu punya kepentingan yang lebih besar, dan itu hanya ada di ranah politik," ujar Andi.
Selain itu, lanjut Andi, bisnis ujaran kebencian juga dipengaruhi oleh prinsip dasar ekonomi soal supply (penawaran) and demand (permintaan). Dimana ada permintaan maka si penjual akan memberikan penawaran harga.
Sebab itu, kata Andi, bisnis tersebut tak jauh berbeda dengan bisnis narkotika. Selain dipengaruhi motif ekonomi, praktik bisnis tersebut dapat membuat pelakunya kecanduan. "Sama saja (seperti) orang yang bertransaksi narkoba," kata dia.
Uni Eropa Ancam akan Larang Twitter
"Saya kira ini sama. Adiktif di satu pihak untuk politisi, pemesan yang punya kepentingan karena senangnya lihat orang-orang sesuai seperti dengan harapan dia," ditambahkan Andi.
Karen itu, tegas Andi, dirinya mendukung praktik bisnis ujaran kebencian dibongkar dan diusut tuntas oleh aparat kepolisian.
"Menurut saya harus dibuka sehingga jangan sampai orang melakukan tindak seperti ini karena akhirnya ada motif ekonomi, padahal mereka menjual kesengsaraan," tandas Andi.
Saracen Media Medsos
