News

KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto Terkait Korupsi Dana Bencana

KPK mengonfirmasi telah memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi dana bencana.
Foto: Mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan pada pekan lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saudara SY selaku Kepala Badan BNPB," kata Budi dalam keterangannya, Selasa, 17 November 2026.

Budi menjelaskan, keterangan Suharyanto diperlukan untuk mendukung penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Selain Suharyanto, penyidik juga telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan BNPB. Di antaranya seorang deputi dan koordinator keprotokolan BNPB.

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut difokuskan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia atau vendor.

"Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback," kata Budi.

Salah satu modus yang diusut yakni penggunaan perusahaan pinjam bendera. Perusahaan yang ditunjuk diduga tidak mengerjakan proyek secara langsung. Pekerjaan tersebut justru dilakukan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan, adik Suharyanto.

Selain itu, terdapat dugaan perusahaan yang telah ditunjuk mengerjakan proyek memiliki komitmen memberikan sejumlah fee kepada pejabat BNPB. Penyidik juga mendalami dugaan mark up dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kemudian ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback, ya, kepada oknum-oknum di BNPB," jelas Budi.

Lebih lanjut, KPK juga mendalami peruntukan dan penggunaan uang yang dikelola tersangka Bima Setiawan dan Richard Erlangga.

"(Uang) ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya didalami," ucap Budi.

KPK diketahui telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi DSP kebencanaan di BNPB. Mereka ialah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026.

Kemudian, Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Syifa Nrika Ghifarin selaku pihak swasta dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS).

DSP merupakan dana cadangan yang digunakan saat darurat bencana. Anggaran DSP telah ditetapkan dan masuk struktur anggaran BNPB. Dana tersebut seharusnya dipakai untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga penanganan banjir di Sumatera.

Meski pencairannya bersifat fleksibel untuk mendukung respons cepat terhadap bencana, penggunaannya tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dalam kasus ini, KPK menduga mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP justru diwarnai konflik kepentingan dan praktik suap. Sejumlah perusahaan penyedia diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Nilai pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp148 miliar selama periode 2024-2026.

KPK juga menduga aliran dana dari pengadaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang disebut terlibat dalam transaksi tersebut. 

Selain itu, penyidik menemukan dugaan permintaan fee kepada penyedia untuk memperoleh paket pengadaan serta pemberian uang dan aset kepada sejumlah pejabat BNPB.

Terkini