Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan konflik kepentingan dalam kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar, antara dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.
KPK membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan permasalahan dalam kerja sama tersebut. Mengingat, Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
"KPK, silakan, membuka peluang untuk masyarakat melaporkan," kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam keterangannya, Selasa, 17 November 2026.
Nantinya, Taufik menjelaskan KPK akan mempelajari laporan tersebut untuk melihat apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi di balik kontrak pengadaan jasa influencer tersebut.
Laporan perlu disertai dokumen dan fakta pendukung yang dapat menjadi bahan bagi KPK dalam melakukan penelaahan.
"Sejauh memang kecukupan dari dokumen fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang itu bisa dikatakan," ucap Taufik.
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa hingga kini KPK belum melakukan langkah penindakan terkait polemik kontrak tersebut. Ia juga belum dapat memberikan keterangan mengenai kemungkinan proses penanganan informasi tersebut di luar Kedeputian Penindakan.
“Untuk kali ini belum bisa menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan," katanya.
Kendati belum ada langkah penindakan, Taufik menilai perhatian dan laporan masyarakat terhadap persoalan tersebut merupakan bentuk kepedulian publik terhadap pemberantasan korupsi.
"Tetapi ini tentunya kabar gembira buat masyarakat yang memang peduli dalam hal isu-isu yang terkait dengan pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Untuk diketahui, kontrak kerja sama endorsement senilai belasan miliar rupiah ke perusahaan Raffi Ahmad menjadi sorotan masyarakat di tengah seruan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut terdapat dugaan benturan kepentingan dalam kontrak kerja sama perusahaan Raffi Ahmad dengan dua kementerian. Sebab, Raffi Ahmad kini menjabat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dalam keterangannya, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Adapun kedua kementerian tersebut ialah Kemendikbud Ristek yang kini telah berganti nama, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, Kemendikbudristek tercatat telah mengontrak lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024. Sementara, KKP mengalokasikan anggaran untuk tiga paket pengadaan pada periode 2025 hingga 2026.
Rincian kontrak dari Kemendikbudristek meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta. Kemudian, penayangan Instagram Reels akun Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta dan Instagram Story senilai Rp575,65 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan kehadiran dalam kegiatan (event attendance) senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, dari KKP, kontrak pertama berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 melalui paket influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025 mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk paket influencer engagement dalam rangka pembangunan BINS.
Adapun pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Sehingga jika di total pengadaan paket pada dua kementerian senilai Rp14.696.955.002.
"Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membuayai jasa promosi melalui figur populer," tambahnya.
Sementara itu, Raffi Ahmad mengaku sudah berkonsultasi dengan KPK terkait pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik. Konsultasi itu terjadi pada 2024.
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717.
Menurut Raffi, KPK pada saat itu memandang aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya
Meski demikian, Raffi menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
“Oleh karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Selain itu, Raffi Ahmad menyatakan siap diperiksa oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerja sama dengan Kemendikbudristek KKP senilai Rp 14,7 miliar tersebut.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad meminta maaf kepada publik atas polemik kontrak kerja sama tersebut. Raffi mengaku akan menyumbangkan Rp 15 miliar kepada warga terdampak bencana di Indonesia.
"Saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” kata Raffi.
Raffi menyatakan uang yang disumbangkan itu tidak memotong honor yang diterima kru produksi, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat lainnya yang telah membantunya dan The Dudas Minus One dalam memproduksi konten kerja sama dengan dua kementerian tersebut.
“Dana bantuan itu berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading, dan Desta,” ujarnya.
Sementara, dia mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk dukungan logistik, membangun bendungan, hingga hal lainnya.
“Bentuk dan pelaksanaannya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Raffi mengatakan penyaluran bantuan telah dimulai oleh timnya dengan dua wilayah sebagai sasaran awal.
“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.









