Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya akan mencermati terlebih dahulu apakah kontrak pengadaan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan konflik kepentingan yang masuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 10 November 2026.
Temuan mengenai kontrak pengadaan ke perusahaan Raffi Ahmad itu sebelumnya diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan penelusuran data pengadaan barang dan jasa pemerintah pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT Rans Animasi Indonesia tercatat menerima kontrak dari dua kementerian.
Kedua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Total nilai kontrak yang diterima perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menjadi sorotan lantaran pengadaan jasa influencer dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Budi menjelaskan, KPK akan melihat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.
Pada tahap perencanaan, setiap instansi pemerintah harus memiliki analisis kebutuhan yang jelas sebagai dasar dilakukannya pengadaan. Selanjutnya, proses pelaksanaan harus dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Apakah pelaksanaan dan mekanisme yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa ini sudah sesuai atau belum dengan mekanisme di PBJ pemerintahan,” jelas Budi.
Setelah pengadaan selesai, instansi terkait juga wajib melakukan evaluasi untuk memastikan jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
Selain aspek pengadaan, KPK turut menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kontrak tersebut. Hal ini mengingat Raffi Ahmad masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sebab berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tipikor, ada larangan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang berkaitan dengan jabatannya.
"Tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja. Untuk itu, langkah pertama yang penting dilakukan agar institusi terkait kemudian melakukan evaluasi atas proses PBJ yang dilakukan tersebut," jelas Budi
Saat ditanya apakah KPK akan mengambil langkah proaktif dengan memanggil kementerian terkait maupun Raffi Ahmad untuk meminta klarifikasi, Budi belum memberikan kepastian.
"Kita lihat nanti seperti apa. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut,” katanya.
Sebelumnya, ICW mengungkapkan bahwa perusahaan Raffi Ahmad menerim kontrak influencer senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian.
“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dalam keterangannya, dikutip Selasa, 10 November 2026.
ICW mengungkapkan Kemendikbudristek tercatat telah mengontrak lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024. Sementara, KKP mengalokasikan anggaran untuk tiga paket pengadaan pada periode 2025 hingga 2026.
Rincian kontrak dari Kemendikbudristek meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta. Kemudian, penayangan Instagram Reels akun Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta dan Instagram Story senilai Rp575,65 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan kehadiran dalam kegiatan (event attendance) senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, dari KKP, kontrak pertama berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 melalui paket influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025 mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk paket influencer engagement dalam rangka pembangunan BINS.
Adapun pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar. Sehingga jika di total pengadaan paket pada dua kementerian senilai Rp14.696.955.002.
Menurut ICW, penggunaan anggaran untuk jasa influencer perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, ICW mendesak kedua kementerian membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian.
ICW juga mendesak Raffi Ahmad agar membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak tersebut, serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
