Jakarta, Jurnas.com - Pengunduran diri pejabat tinggi negara dari jabatannya tidak selalu membuat seluruh hak keuangan dan fasilitas negara langsung hilang. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur hak pejabat setelah tidak lagi menduduki jabatan, mulai dari pensiun, tunjangan, hingga fasilitas tertentu.
Pembahasan mengenai hak tersebut kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut. Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hak-hak yang diterima pejabat negara apabila memilih mundur sebelum masa jabatannya berakhir.
Apakah mereka tetap mendapatkan pensiun dan fasilitas seperti ketika menyelesaikan masa jabatan?
Pada dasarnya, ketentuan tersebut bergantung pada jenis jabatan, status kepegawaian, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatannya.
1. Pensiun dan Tunjangan Mantan Presiden serta Wakil Presiden
Hak keuangan Presiden dan Wakil Presiden setelah tidak lagi menjabat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
Selain pensiun, Pasal 7 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden, meliputi tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan berhenti dengan hormat masih memperoleh sejumlah hak setelah tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.
Namun, perlu diperhatikan bahwa undang-undang tersebut secara khusus mencantumkan syarat berhenti dengan hormat. Dengan demikian, pengajuan pengunduran diri saja belum cukup untuk memastikan seluruh hak tersebut otomatis diberikan. Status pemberhentian secara resmi tetap menjadi hal penting.
2. Rumah Kediaman dan Kendaraan Negara
Selain pensiun dan tunjangan, mantan Presiden dan Wakil Presiden juga memiliki hak atas fasilitas tertentu.
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat disediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Mereka juga memperoleh kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Artinya, rumah dan kendaraan tersebut bukan merupakan pemberian kepemilikan pribadi, melainkan fasilitas negara yang disediakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
3. Bagaimana Hak Menteri yang Mengundurkan Diri?
Berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden, hak menteri negara memiliki dasar pengaturan tersendiri.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 mengatur mekanisme pemberhentian menteri.
Dalam Pasal 24 ayat (2), disebutkan bahwa menteri dapat diberhentikan oleh Presiden karena beberapa alasan, salah satunya mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
Ketentuan tersebut juga mengatur pemberhentian menteri karena tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana tertentu, melanggar larangan rangkap jabatan, atau alasan lain yang ditetapkan Presiden.
Namun, UU Kementerian Negara tidak memberikan ketentuan khusus mengenai pensiun seumur hidup bagi seseorang hanya karena pernah menjabat sebagai menteri.
Dengan demikian, ketika seorang menteri mengundurkan diri, hak yang diterimanya tidak dapat disamakan secara otomatis dengan hak pensiun mantan Presiden atau Wakil Presiden.
Apabila menteri tersebut sebelumnya berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak kepegawaiannya juga perlu dilihat berdasarkan status dan ketentuan ASN yang berlaku. Sebab, pengunduran diri dari jabatan menteri tidak selalu berarti mengundurkan diri pula dari status kepegawaiannya.
4. Bagaimana Jika Pejabat Tinggi Negara Berasal dari ASN?
Ketentuan berbeda berlaku bagi pejabat yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur pemberhentian pegawai ASN, termasuk pemberhentian atas permintaan sendiri.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 mengatur mekanisme pemberhentian PNS dan hak kepegawaiannya.
Dalam Pasal 260 PP Nomor 11 Tahun 2017, pemberhentian atas permintaan sendiri dapat diproses berdasarkan permohonan yang diajukan pegawai. Persetujuan pemberhentian dapat diberikan, ditunda, atau ditolak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal tersebut juga mengatur bahwa keputusan pemberhentian PNS ditetapkan dengan tetap memperhatikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Artinya, pengunduran diri dari jabatan struktural atau jabatan pimpinan tinggi tidak selalu sama dengan pengunduran diri dari status PNS. Hak pensiun tetap bergantung pada status kepegawaian, masa kerja, usia, serta persyaratan pensiun yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seseorang mengundurkan diri dari status PNS, hak pensiunnya juga tidak otomatis diberikan hanya karena pernah menduduki jabatan tinggi. Persyaratan pensiun harus tetap dipenuhi.
5. Apakah Semua Pejabat yang Mengundurkan Diri Mendapatkan Pensiun?
Berdasarkan sejumlah aturan tersebut, tidak semua pejabat tinggi negara otomatis memperoleh pensiun setelah mengundurkan diri.
Presiden dan Wakil Presiden memiliki ketentuan khusus melalui UU Nomor 7 Tahun 1978. Menteri diatur melalui UU Kementerian Negara, sedangkan pejabat yang memiliki status PNS mengikuti ketentuan kepegawaian dan pensiun ASN.
Karena itu, penting membedakan antara hak yang melekat pada jabatan dan hak yang berasal dari status kepegawaian seseorang.
Gaji, tunjangan jabatan, kendaraan dinas, dan rumah jabatan pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas selama seseorang masih menduduki jabatan. Ketika jabatan berakhir, fasilitas tersebut tidak otomatis menjadi hak pribadi untuk digunakan selamanya.
Adapun pensiun dan fasilitas setelah tidak lagi menjabat hanya dapat diberikan apabila terdapat dasar hukum yang secara khusus mengaturnya dan persyaratan penerimanya terpenuhi.
