Jakarta, Jurnas.com - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik. Selain menyangkut posisi politik dan ketatanegaraan, muncul pula pertanyaan mengenai hak-hak yang akan diterima seorang wakil presiden apabila mengundurkan diri atau justru diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).
Isu tersebut mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, pada Selasa (10/11).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan itu.
Terlepas dari perkembangan tersebut, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan keduanya juga berkaitan dengan status pemberhentian yang dapat berpengaruh terhadap hak keuangan dan fasilitas setelah tidak lagi menjabat.
Perbedaan Mengundurkan Diri dan Dimakzulkan Menurut UUD 1945
Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kehendak sendiri. Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian pejabat negara sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme konstitusional.
Dalam konteks Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Adapun pemberhentian melalui pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden. DPR terlebih dahulu mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan melalui sidang paripurna DPR dan kemudian dibawa ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.
Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki dasar serta prosedur yang berbeda. Pengunduran diri berangkat dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Hak Pensiun Wakil Presiden Jika Mengundurkan Diri
Persoalan yang tidak kalah penting adalah hak keuangan setelah seorang wakil presiden tidak lagi menjabat. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokoknya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
Artinya, ketentuan hukum tidak semata-mata menyebut seseorang harus menyelesaikan masa jabatan lima tahun untuk memperoleh pensiun. Namun, terdapat persyaratan penting, yakni pemberhentiannya harus berstatus berhenti dengan hormat.
Karena itu, apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri, hak pensiunnya tidak bisa langsung dipastikan hanya berdasarkan adanya surat atau pernyataan pengunduran diri. Status dan dasar hukum pemberhentiannya perlu dilihat terlebih dahulu, termasuk bagaimana proses pengunduran diri tersebut ditetapkan secara resmi.
Fasilitas Mantan Wakil Presiden: Rumah, Kendaraan hingga Kesehatan
Selain pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7 menyebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden memperoleh tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Tidak hanya itu, Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden juga disediakan kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Namun, ketentuan Pasal 8 secara khusus menyebut fasilitas tersebut diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Sementara itu, Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan perawatan kesehatan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Untuk rumah kediaman, ketentuan teknis penyediaannya juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengadaan rumah, standar kelayakan, hingga perhitungan nilai rumah bagi mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, fasilitas yang diterima mantan Wakil Presiden bukan sekadar fasilitas selama masih menjabat. Sejumlah hak tersebut dapat berlanjut setelah masa jabatan berakhir sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apakah Wakil Presiden yang Dimakzulkan Kehilangan Hak Pensiun?
Jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 1978, syarat utama pemberian pensiun dan sejumlah fasilitas bagi mantan Presiden maupun Wakil Presiden adalah berhenti dengan hormat.
Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit merinci akibat hukum terhadap seluruh hak keuangan dan fasilitas apabila seorang Wakil Presiden diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Karena itu, tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa setiap pejabat yang dimakzulkan otomatis kehilangan seluruh haknya. Sebaliknya, juga tidak tepat menyatakan bahwa pejabat yang diberhentikan melalui pemakzulan pasti tetap memperoleh seluruh fasilitas seperti mantan pejabat yang berhenti dengan hormat.
Hal yang perlu diperhatikan adalah status pemberhentian dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut. Terlebih, fasilitas seperti rumah kediaman, kendaraan negara, dan biaya kesehatan memiliki dasar pemberian yang secara khusus mencantumkan persyaratan berhenti dengan hormat.
Dengan demikian, perbedaan antara mengundurkan diri dan dimakzulkan tidak hanya menyangkut siapa yang menginisiasi pemberhentian, tetapi juga bagaimana status hukum pemberhentian tersebut ditetapkan.
Dalam konteks wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, persoalan hak pensiun dan fasilitas setelah tidak lagi menjabat pada akhirnya bergantung pada proses serta status hukum pemberhentiannya, bukan semata-mata pada istilah pengunduran diri atau pemakzulan.
