Jakarta, Jurnas.com - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan persoalan mengenai hak pensiun dan fasilitas negara setelah meninggalkan jabatannya. Sebab, pejabat yang berhenti dengan hormat tetap berhak menikmati sejumlah fasilitas yang dibiayai negara.
Ketentuan tersebut membuat mekanisme pemberhentian Gibran menjadi perhatian di tengah menguatnya desakan agar putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengakhiri masa jabatannya.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan, secara konstitusional terdapat dua jalan untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Pengunduran diri merupakan hak subjektif Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Artinya, Gibran tidak harus menyampaikan alasan khusus untuk melepaskan jabatannya.
“Ada pilihan dimundurkan atau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu Pasal 8, itu hak subjektif. Mengundurkan diri tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan alasan apa-apa. Itu hak subjektif,” kata Refly melalui siaran langsung kanal YouTube miliknya, Selasa (10/11).
Persoalan lain yang mencuat adalah konsekuensi pengunduran diri terhadap hak keuangan dan fasilitas negara. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Selain itu, terdapat hak administratif berupa tunjangan, rumah kediaman, kendaraan negara beserta pengemudinya, biaya rumah tangga, hingga pelayanan kesehatan.
Refly mengakui, fasilitas yang tetap dinikmati mantan Wakil Presiden setelah meninggalkan jabatan menjadi salah satu hal yang dipersoalkan publik. Namun, menurutnya, ketentuan fasilitas tersebut masih bisa dievaluasi.
“Banyak orang mengatakan, wah enak sekali mengundurkan diri kemudian protokoler dan sebagainya tetap didapatkan. Saya kira bukan big deal ya. Itu biasa saja. Kalau mau direview nanti fasilitas yang diperoleh nanti bisa saja,” ujarnya.
Di sisi lain, mekanisme pemakzulan menjadi jalur konstitusional yang dapat ditempuh apabila terdapat dasar hukum dan proses sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun, konsekuensi pemakzulan terhadap hak pensiun dan fasilitas Gibran tidak bisa serta-merta disimpulkan tanpa melihat ketentuan hukum yang berlaku.
Refly sendiri menilai pengunduran diri lebih baik dibandingkan pemakzulan karena proses pemberhentian melalui mekanisme politik berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional.
“Tapi sekali lagi pengunduran diri itu lebih baik dibandingkan dimundurkan. Apalagi gonjang-ganjingnya luar biasa yang bisa menimbulkan instabilitas politik,” pungkasnya.
