Jakarta, Jurnas.com - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta kesempatan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumennya menuai kritik dari PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus justru mempertanyakan relevansi PTUN untuk menyelesaikan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Menurutnya, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA) lantaran berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP itu juga mengungkit proses gugatan sebelumnya terkait suket penyetaraan ijazah tersebut. Dalam perkara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) disebut tidak pernah menghadiri persidangan hingga akhirnya penggugat mencabut gugatan.
Deddy pun mempertanyakan objek yang hendak digugat Gibran melalui PTUN, termasuk pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa," ujarnya.
Dia menilai, ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus membuktikan keabsahan dokumen sebenarnya sudah tersedia. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak kementerian maupun Gibran.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran," katanya.
Atas dasar itu, Deddy mencurigai langkah hukum yang kini ditempuh Gibran bersama tim hukumnya hanya menjadi cara untuk menunda keputusan terkait pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden.
"Jadi, saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah pertemuan Prabowo dan Gibran di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa pagi. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo menjelaskan, keinginan mundur itu disampaikan Gibran di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme PTUN.
