Jakarta, Jurnas.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah.
Menurut Almuzzammil, jika Gibran tidak mengambil langkah mundur, DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait polemik yang dikenal dengan Ijazah Gate tersebut.
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Almuzzammil dalam keterangan pers, Senin (9/11).
Dia mengatakan, PKS selama ini terus menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengenai persoalan tersebut. Aspirasi yang berkembang, kata dia, menghendaki agar polemik ijazah Gibran tidak berhenti pada perdebatan publik, tetapi ditindaklanjuti melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional di parlemen.
Meski demikian, Almuzzammil menekankan bahwa penggunaan hak DPR harus ditempuh melalui proses kelembagaan. Langkah tersebut juga membutuhkan komunikasi dan kesepahaman antarfraksi agar memiliki landasan politik dan hukum yang kuat.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ujarnya.
Almuzzammil menegaskan, PKS akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat dibicarakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme DPR.
Dia mengingatkan, setiap keputusan politik yang diambil harus tetap berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
