Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Anwar Sadad mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin, 9 November 2026. Anwar Sadad sedianya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.
"Konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.
Selain Anwar Sadad, pemeriksaan juga dijadwalkan terhadap pihak swasta bernama Bagus Wahyudyono, namun yang bersangkutan juga tidak hadir.
KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksana terhadap kedua tersangka tersebut pada Senin, 16 November 2026 pekan depan. KPK berharap keduanya dapat kooperatif hadir.
"Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan," katanya.
Diketahui, KPK telah menetapkan total 21 tersangka dalam kasus ini. Empat tersangka penerima suap ialah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi; Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Achmad Iskandar; serta Staf Anwar Sadad yang bernama Bagus Wahyudiono.
Sedangkan 17 tersangka diduga pemberi suap ialah Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahud; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024 Fauzan Adima; Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi; pihak swasta dari Kabupaten Sampang atas nama Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Kemudian pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch Mahrus; pihak swasta dari Tulungagung atas nama A. Royan dan Wawan Kristiawan; mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung Sukar; pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan atas nama Ra Wahid Ruslan dan Mashudi.
Lalu pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan atas nama M. Fathullah dan Achmad Yahya; pihak swasta dari Kabupaten Sumenep atas nama Ahmad Jailani; pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin; pihak swasta dari Kabupaten Blitar atas nama Jodi Pradana Putra.
KPK mengungkapkan tersangka Mahrus merupakan pihak pengelola dana hibah pokmas untuk wilayah Kabupaten Probolinggo. Dia berperan sebagai pemberi suap kepada tersangka Anwar Sadad.
Mahrus diduga memberikan uang suap sejumlah Rp1,5 miliar dan emas seberat 1 kilogram kepada Anwar Sadad.
Mahrus juga membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya serta biaya pendirian usaha Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) kepada Anwar Sadad melalui perantara Bambang Gatut Setyawan agar mendapatkan dana hibah pokmas sebesar Rp83,4 miliar.
