Surabaya, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan bahwa Konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 akan menghasilkan tata kelola akal imitasi alias AI di perguruan tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek Khairul Munadi dalam taklimat media di Surabaya, Senin (9/11).
"Kita meluncurkan AI framework dan justru itu menjadi sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Intinya, pemanfaatan kecerdasan artifisial ini perlu diatur dan disalurkan agar tidak menimbulkan dehumanisasi ataupun pelanggaran terhadap etik," kata Khairul.
Ia mengatakan bahwa regulasi dan penyaluran teknologi kecerdasan buatan di perguruan tinggi sangat penting demi mencegah terjadinya dehumanisasi.
Selain bahaya dehumanisasi, KPPTI 2026 juga mendiskusikan ancaman hilangnya daya nalar mahasiswa akibat Ketergantungan pada AI, serta penggunaan AI tanpa pendelegasian keputusan yang terencana.
Sebagai informasi KPPTI 2026 akan berlangsung pada 11–13 November 2026 dengan rangkaian kegiatan dimulai pada 10 November.
Konferensi ini mengangkat tema “Transformasi Pendidikan Tinggi Menuju Keberdampakan: Elaborasi Teknologi dan Kearifan Lokal yang Inklusif dan Humanis", di Kampus MERR-C Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Pembahasan KPPTI 2026 diarahkan pada empat klaster yang saling berkaitan.
Klaster pertama mencakup tata kelola, kepemimpinan, dan keberlanjutan perguruan tinggi. Pembahasan menekankan penguatan kapasitas institusi, kepemimpinan yang mampu menggerakkan perubahan, serta tata kelola yang akuntabel untuk meningkatkan kualitas layanan kampus.
Klaster kedua berfokus pada transformasi pembelajaran, digitalisasi, dan relevansi lulusan. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial perlu diikuti pembaruan pembelajaran, kesiapan dosen dan mahasiswa, serta penguatan etika dan integritas akademik.
Klaster ketiga membahas kemitraan dan dampak pembangunan daerah. Perguruan tinggi didorong menghubungkan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan nyata, termasuk dalam bidang pangan, kesehatan, energi, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan ketahanan budaya.
Sementara itu, klaster keempat mencakup akses, inklusi, dan jejaring pendidikan tinggi. Perhatian diarahkan pada perluasan kesempatan dan dukungan keberhasilan studi, termasuk bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, perbatasan, dan kepulauan.
