Jakarta, Jurnas.com - Iran kembali mendesak Amerika Serikat menunjukkan kemauan politik untuk mengakhiri kebuntuan diplomatik dan memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Teheran menegaskan proposal 2 hari yang telah disampaikan sebelumnya masih menjadi tawaran utama, dengan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi Washington.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan proposal tersebut menawarkan kerangka penyelesaian yang jelas dan memiliki batas waktu untuk meredakan ketegangan di jalur pelayaran strategis itu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers mingguan pada Senin, seperti dilaporkan kantor berita semi-resmi Tasnim.
Baqaei menegaskan Iran belum mengajukan proposal baru kepada Washington. Menurut dia, rencana dua hari yang sudah disampaikan tetap berlaku dan menjadi salah satu jalan paling praktis untuk memulihkan keamanan di Selat Hormuz serta kawasan Teluk.
Namun, kemajuan penyelesaian konflik bergantung pada kesediaan AS mengatasi kebuntuan diplomatik. Baqaei menilai keamanan jalur energi global tidak akan pulih tanpa kemauan politik yang sungguh-sungguh dari Washington.
Iran mengajukan sejumlah tuntutan, yakni pencabutan blokade laut AS, penghentian perang, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta penghapusan sanksi yang diberlakukan dalam beberapa bulan terakhir.
Baqaei mengklaim tuntutan tersebut sebelumnya telah diterima Washington melalui nota kesepahaman 14 poin di Islamabad. Namun, ia menuduh AS kemudian melanggar komitmen yang telah disepakati.
Teheran, lanjut Baqaei, hanya akan menandatangani dan melaksanakan kesepakatan yang sepenuhnya melindungi kepentingan nasional serta hak-hak hukum Iran.
Iran juga terus berkonsultasi dengan Pakistan dan Qatar sebagai mediator. Baqaei menyampaikan apresiasi atas upaya diplomatik kedua negara dalam membantu menyelesaikan ketegangan dengan Washington.
Iran Minta Semua Kapal Berkoordinasi di Selat Hormuz
Di tengah pembahasan diplomatik, Iran menegaskan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan otoritas negara tersebut untuk memastikan keselamatan pelayaran.
Baqaei menyalahkan tindakan militer AS dan Israel atas ketidakamanan yang terjadi di jalur perairan itu. Ia juga menegaskan pasukan Iran tetap siap merespons berbagai ancaman.
Ia memperingatkan kapal-kapal yang menggunakan jalur tidak aman akibat tekanan atau insentif dari AS berisiko mengalami kecelakaan. Menurut Baqaei, keamanan Selat Hormuz tidak akan kembali selama Washington terus melakukan apa yang disebutnya sebagai campur tangan ilegal.
Baqaei turut meminta Korea Selatan tidak mengerahkan kekuatan angkatan laut untuk membantu membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Ia memperingatkan langkah semacam itu justru dapat memperumit ketegangan regional.
Iran Konfirmasi Inspeksi IAEA di Fasilitas Nuklir Bushehr
Dalam isu nuklir, Baqaei menegaskan Iran tetap menjadi anggota Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan tidak menghentikan kewajibannya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Namun, ia mengatakan serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran telah mengganggu pelaksanaan normal pengaturan pengamanan atau safeguards. Kondisi tersebut, menurut Baqaei, membuat Teheran tidak dapat menjalankan kerja sama dengan IAEA dalam keadaan seperti biasanya.
Baqaei juga mengkritik Dewan Gubernur IAEA dan Direktur Jenderal Rafael Grossi. Ia menilai keduanya tidak memberikan respons yang semestinya terhadap serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.
Meski demikian, Baqaei mengonfirmasi bahwa inspektur IAEA telah mengunjungi fasilitas nuklir Bushehr beberapa hari sebelumnya. Ia menambahkan, perwakilan diplomatik Iran di Wina tetap menjalin komunikasi profesional secara rutin dengan badan tersebut.
Iran Tanggapi Langkah AS dan Diplomasi Negara Lain
Baqaei juga menanggapi sejumlah perkembangan hubungan Iran dengan negara-negara lain. Ia mengatakan utusan khusus China untuk urusan Timur Tengah mengunjungi Teheran pada Minggu untuk membahas hubungan bilateral dan keamanan regional. Utusan tersebut dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke sejumlah negara lain di kawasan.
Mengenai Irak, Baqaei menegaskan tekanan AS tidak akan merusak hubungan Teheran dan Baghdad. Ia menyebut Iran dan Irak sebagai negara tetangga permanen.
Sementara itu, terkait proyek Trump Route yang didukung AS di Armenia, Teheran telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Yerevan. Baqaei mengatakan pemerintah Armenia telah meyakinkan Iran bahwa proyek tersebut tidak akan mengubah perbatasan maupun melibatkan penempatan pasukan AS.
Iran juga memprotes keputusan Azerbaijan yang menetapkan 14 warga negara Iran sebagai persona non grata. Teheran telah memanggil duta besar Azerbaijan untuk menyampaikan keberatan atas keputusan tersebut.
Baqaei turut menanggapi laporan mengenai rencana pembentukan satuan tugas AS bernama Iron Gate. Satuan tugas itu disebut akan membatasi perdagangan dan aliran keuangan yang dikenai sanksi melalui perbatasan darat Iran serta Laut Kaspia.
Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai upaya lain yang tidak berhasil untuk menekan Teheran. Baqaei juga mengkritik laporan mengenai hadiah sebesar 20 juta dolar AS dari pemerintah AS bagi pihak yang memberikan informasi tentang program nuklir Iran. Ia menilai langkah itu menunjukkan kebingungan Washington mengenai kemampuan nuklir Teheran.
Terkait politik dalam negeri AS, Baqaei mengklaim hasil pemilu terbaru mencerminkan penolakan publik terhadap perang melawan Iran. Meski demikian, ia menegaskan Teheran akan menilai pemerintahan AS berdasarkan tindakan, bukan afiliasi politiknya.
Baqaei juga menolak tuduhan Israel bahwa Iran berpotensi menggunakan senjata kimia. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar.
Upaya diplomatik tersebut berlangsung setelah konflik militer yang dimulai dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Melalui mediasi Pakistan, kedua pihak sebelumnya mencapai kesepahaman yang dituangkan dalam nota 14 poin di Islamabad pada Juni.
Nota tersebut menjadi kerangka untuk meredakan ketegangan, termasuk pengaturan keamanan maritim di Selat Hormuz, keringanan sanksi, dan penghentian permusuhan. Namun, perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kesepakatan serta kembali munculnya konfrontasi militer membuat penyelesaian jangka panjang belum tercapai.
Akibatnya, pelayaran melalui Selat Hormuz masih menghadapi pembatasan. (*)
Sumber: Anadolu
