Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra mendorong pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi atas hambatan penanganan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM.
Langkah ini ditempuh menyusul perbedaan penilaian antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM berat serta kecukupan alat bukti.
Pembentukan Pokja tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Hotel Pullman Jakarta, Senin (9/11).
Menko Yusril menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak cukup hanya berorientasi pada penegakan hukum. Proses penanganan setiap perkara juga harus memberikan kepastian hukum dan menjamin pemulihan hak-hak korban.
"Pada prinsipnya, setiap tindak kejahatan merupakan pelanggaran HAM, tetapi tidak semuanya memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM yang berat. Apabila suatu perkara tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui peradilan pidana biasa. Setiap kejahatan harus diproses secara hukum dan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum," kata Yusril dalam keterangan resmi.
Dalam rapat tersebut, Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator, Otto Hasibuan, Sekretaris Kementerian Koordinator, R. Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, Deputi Bidang Koordinasi HAM, Muhammad Siddiq Armia, para staf ahli dan staf khusus, serta jajaran Kemenko Kumham Imipas.
Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Direktur Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perbedaan persepsi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai pemenuhan unsur pelanggaran HAM yang berat serta kecukupan alat bukti dalam penanganan perkara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan kewenangan penyidikan berada pada Jaksa Agung. Perbedaan penilaian terhadap hasil penyelidikan tersebut menjadi salah satu kendala yang menyebabkan sejumlah perkara belum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Dari 17 peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah diselidiki Komnas HAM, empat di antaranya telah diperiksa dan diadili melalui Pengadilan HAM, yakni Peristiwa Tanjung Priok, Timor Timur, Abepura, dan Paniai. Sementara itu, 13 peristiwa lainnya masih memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi berbagai kendala teknis dan prosedural dalam proses penanganannya.
Sebagai langkah konkret, rapat menyepakati pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Pokja tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta para pakar hukum guna mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi prosedural untuk memperkuat penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat.
Otto menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pelibatan perwakilan Kejaksaan Agung sebagai supervisor dalam proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Mekanisme ini diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman mengenai persyaratan hukum dan kecukupan alat bukti sejak tahap awal penyelidikan, sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti secara lebih optimal.
"Permasalahan yang ingin kita selesaikan bukanlah mencampuri substansi perkara, melainkan memperbaiki prosedur penanganannya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sejak tahap penyelidikan, perbedaan persepsi dan penafsiran hukum diharapkan dapat diselesaikan lebih awal sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan dengan lebih efektif," ujar Otto.
Melalui pembentukan dan penguatan koordinasi antarlembaga, Kemenko Kumham Imipas mendorong terwujudnya mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara lebih terarah, efektif, dan memberikan kepastian hukum.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban serta mencegah terulangnya peristiwa serupa pada masa mendatang.
