Jakarta, Jurnas.com - Israel menghadapi kebuntuan politik setelah pemilihan umum 27 Oktober belum menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen. Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, kini mendapat mandat membentuk pemerintahan baru, tetapi dukungan 67 anggota parlemen yang diperolehnya belum menjamin terbentuknya koalisi.
Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi menunjuk Eisenkot untuk membentuk pemerintahan pada Minggu. Berdasarkan undang-undang Israel, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan negosiasi dan membentuk pemerintahan. Ia juga dapat memperoleh perpanjangan waktu hingga 14 hari dari presiden.
Namun, persoalan utama bukan sekadar mengumpulkan dukungan mayoritas. Partai-partai yang merekomendasikan Eisenkot belum sepakat untuk bekerja sama dalam satu pemerintahan, terutama karena perbedaan sikap mengenai keterlibatan partai-partai Arab.
Hasil pemilu 27 Oktober membuat kubu oposisi yang dipimpin Eisenkot maupun blok Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu sama-sama belum memiliki mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang.
Dukungan 67 Anggota Parlemen Belum Menjamin Koalisi
Dalam konsultasi dengan Herzog, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari kelompok yang mewakili 67 anggota parlemen. Dukungan itu terdiri atas 48 anggota dari partai-partai oposisi yang dipimpin kelompok Yahudi dan 19 anggota dari partai-partai Arab.
Sementara itu, Netanyahu memperoleh 46 rekomendasi. Bloknya sendiri memiliki 53 kursi di Knesset, tetapi Partai United Torah Judaism yang memiliki tujuh kursi tidak merekomendasikan kandidat mana pun.
Sikap United Torah Judaism tersebut berkaitan dengan perselisihan mengenai pengecualian wajib militer bagi para siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks.
Meski Eisenkot memperoleh rekomendasi lebih banyak, dukungan itu tidak otomatis berarti seluruh partai bersedia bergabung dalam pemerintahannya. Rekomendasi kepada presiden hanya menunjukkan pilihan kandidat yang dianggap layak diberi mandat, bukan komitmen untuk masuk ke dalam koalisi.
Hambatan semakin besar karena sebagian besar pemimpin oposisi Eisenkot menolak kesepakatan pemerintahan dengan partai-partai Arab. Sikap serupa juga dipegang blok Netanyahu.
Dengan demikian, kedua kubu membutuhkan dukungan dari luar aliansi masing-masing untuk membangun pemerintahan yang dapat memperoleh kepercayaan parlemen.
Tiga Tahap Pembentukan Pemerintahan Israel
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Israel membuka peluang hingga tiga tahap pencalonan untuk membentuk pemerintahan sebelum kebuntuan berujung pada pemilu baru.
Tahap pertama dimulai dengan mandat yang diberikan Herzog kepada Eisenkot. Ia memiliki waktu 28 hari dan dapat menerima perpanjangan hingga 14 hari.
Jika Eisenkot gagal, Herzog memiliki waktu tiga hari untuk memutuskan apakah akan menunjuk anggota parlemen lain atau menyerahkan proses pencalonan kepada Knesset.
Apabila presiden memilih kandidat kedua, tokoh tersebut memperoleh waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan tanpa kemungkinan perpanjangan.
Jika upaya kedua juga gagal, atau Herzog memutuskan tidak menunjuk kandidat kedua, proses berlanjut ke parlemen. Knesset memiliki waktu 21 hari untuk mengajukan kandidat dari kalangan anggotanya sendiri.
Pada tahap ini, kandidat harus memperoleh dukungan tertulis sedikitnya 61 anggota parlemen. Permintaan tersebut juga harus disertai persetujuan tertulis dari calon yang diajukan.
Jika persyaratan terpenuhi, presiden wajib memberikan mandat dalam waktu dua hari. Kandidat yang diajukan parlemen kemudian memiliki waktu 14 hari untuk membentuk pemerintahan tanpa perpanjangan.
Dengan demikian, proses pembentukan pemerintahan dapat melalui tiga kesempatan. Namun, presiden juga dapat melewati tahap pencalonan kedua dan langsung menyerahkan kesempatan terakhir kepada parlemen.
Pemerintahan Minoritas Masih Bisa Terbentuk
Di tengah kebuntuan koalisi, Israel sebenarnya memiliki opsi pemerintahan minoritas. Artinya, sebuah pemerintahan tidak harus didukung langsung oleh 61 anggota parlemen untuk dapat mulai bekerja.
Persyaratan dukungan tertulis 61 anggota berlaku pada tahap pengajuan kandidat oleh parlemen. Sementara itu, pemungutan suara untuk memperoleh kepercayaan parlemen menggunakan ambang batas berbeda: jumlah suara yang mendukung pemerintahan harus lebih banyak daripada suara yang menolaknya.
Karena itu, koalisi dengan jumlah kursi di bawah 61 masih berpeluang mengambil alih pemerintahan jika memperoleh dukungan dari partai-partai di luar koalisi atau mendapat keuntungan dari sikap abstain anggota parlemen lain.
Israel pernah menjalankan pemerintahan dengan dukungan partai-partai Arab dari luar koalisi. Pada 1993, Partai Shas keluar dari koalisi Perdana Menteri Yitzhak Rabin sehingga pemerintahannya hanya memiliki 56 kursi.
Meski demikian, pemerintahan Rabin tetap bertahan dengan dukungan lima anggota parlemen Arab. Model serupa secara politik masih mungkin diterapkan, tetapi membutuhkan kerja sama yang saat ini ditolak sejumlah partai utama.
Kapan Israel Harus Menggelar Pemilu Ulang?
Pemilu baru menjadi konsekuensi jika seluruh jalur pembentukan pemerintahan gagal. Kondisi itu dapat terjadi apabila parlemen tidak berhasil menyepakati kandidat pada tahap terakhir, atau kandidat yang ditunjuk gagal membentuk pemerintahan maupun memperoleh kepercayaan Knesset.
Jika situasi tersebut terjadi, parlemen otomatis dibubarkan dan pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 90 hari.
Knesset juga dapat mengakhiri kebuntuan lebih cepat melalui pengesahan undang-undang pembubaran parlemen. Sedikitnya 61 anggota parlemen dapat menyetujui pembubaran, termasuk setelah pemerintahan minoritas terbentuk.
Israel pernah mengalami kebuntuan serupa. Pada 2019, Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi saat itu, Benny Gantz, sama-sama gagal membentuk pemerintahan dalam kesempatan masing-masing. Kesempatan terakhir bagi anggota parlemen untuk mengajukan kandidat juga berakhir tanpa kesepakatan, sehingga pemilu kembali digelar.
Pada 2020, jalur parlemen justru menghasilkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara Netanyahu dan Gantz. Namun, Knesset kembali dibubarkan tujuh bulan kemudian setelah kegagalan mengesahkan anggaran. Gantz pun tidak pernah menjabat sebagai perdana menteri sesuai kesepakatan rotasi kepemimpinan.
Sementara proses pembentukan pemerintahan baru berlangsung, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara. Netanyahu juga sedang menjalani persidangan atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. (*)
Sumber: Anadolu
