Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
"Kami masih melakukan penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Senin, 9 November 2026.
Susilaningtyas belum bersedia mengungkapkan identitas maupun latar belakang enam orang saksi tersebut. Namun, ia memastikan bahwa LPSK telah menerima permohonan perlindungan saksi dari Polri.
"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi, 6 orang," ungkapnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik yang disebut berkaitan dengan sejumlah kepentingan strategis negara.
Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatan. Ia disebut tengah menjalani perawatan akibat sakit.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP yang memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
