Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong para ketua umum partai politik (parpol) yang memiliki kursi di parlemen segera duduk bersama menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Doli, putusan MA yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah menjadi babak penting dalam penyelesaian polemik tersebut. Persoalan yang selama ini bergulir di ranah hukum kini dinilai mulai memasuki wilayah politik.
“Nah, tinggal masalahnya berangkat menuju ranah politik. Seperti yang juga kita ketahui kan semua masyarakat menunggu langkah politik berikutnya di DPR, ya kan?" ujar Doli di Jakarta, Senin (2/11).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menilai pembahasan mengenai langkah politik di parlemen tidak bisa diserahkan kepada masing-masing anggota DPR secara individual. Sebab, setiap anggota DPR merupakan representasi partai politik yang memiliki kursi di parlemen.
Karena itu, Doli meminta para pimpinan partai politik segera menggelar pertemuan untuk membahas sikap dan langkah yang perlu diambil menyikapi perkembangan polemik tersebut.
“Karena itu sebetulnya kita juga menunggu, mendorong supaya di level pimpinan partai politik yang ada di parlemen segera melakukan pertemuan untuk menyikapi masalah ini. Saya kira harus segera disikapi," tegasnya.
Doli berharap pertemuan para pimpinan parpol tersebut dapat menghasilkan keputusan dengan tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.
Setidaknya, ada tiga prinsip yang menurutnya harus menjadi pegangan dalam menentukan langkah politik.
Pertama, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya. Dia mengingatkan aspirasi masyarakat harus benar-benar didengar dan menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.
"Jadi aspirasi rakyat itu harus betul-betul didengar ya yang genuine," katanya.
Kedua, keputusan politik harus tetap menjaga martabat dan marwah bangsa. Doli menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap keputusan harus berpijak pada konstitusi dan etika kehidupan berbangsa serta bernegara.
Ketiga, seluruh langkah politik harus mempertimbangkan keutuhan dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan jangan sampai polemik tersebut justru memicu polarisasi atau keterbelahan di tengah masyarakat.
“Sebisa mungkin menghindari terjadinya polarisasi bahkan ada keterbelahan di masyarakat. Itu yang saya kira harus dijaga dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan soal ini," pungkas Doli.
