Jakarta, Jurnas.com - Perusahaan milik Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, PT Rans Animasi Indonesia, menerima kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian.
Hal tersebut diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) berdasarkan penelusuran data pengadaan barang dan jasa pemerintah pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kontrak pengadaan PT Rans Animasi Indonesia itu dilakukan di tengah peraturan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto. Kedua kementerian tersebut ialah Kemendikbud Ristek yang kini telah berganti nama, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer),” kata Staff Divisi Investigasi ICW, Azhim dalam keterangannya, dikutip Selasa, 10 November 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, Kemendikbudristek tercatat telah mengontrak lima paket pengadaan pada tahun anggaran 2024. Sementara, KKP mengalokasikan anggaran untuk tiga paket pengadaan pada periode 2025 hingga 2026.
Rincian kontrak dari Kemendikbudristek meliputi penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta. Kemudian, penayangan Instagram Reels akun Raffinagita1717 sebesar Rp205,89 juta dan Instagram Story senilai Rp575,65 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan kehadiran dalam kegiatan (event attendance) senilai Rp2,52 miliar serta penayangan konten TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144,42 juta.
Sementara itu, dari KKP, kontrak pertama berasal dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 melalui paket influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Selanjutnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada 2025 mengalokasikan Rp3,6 miliar untuk paket influencer engagement dalam rangka pembangunan BINS.
Adapun pada tahun anggaran 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.
Sehingga jika di total pengadaan paket pada dua kementerian senilai Rp14.696.955.002.
ICW menyoroti sejumlah persoalan dalam pengadaan tersebut karena berlangsung ketika pemerintah tengah mendorong penghematan belanja kementerian dan lembaga.
"Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan utusan khusus Presiden," kata Azhim.
"Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membuayai jasa promosi melalui figur populer," tambahnya.
Menurut ICW, penggunaan anggaran untuk jasa influencer perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, ICW mendesak kedua kementerian membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian.
"(Mendesak) Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," kata dia.
