Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher menegaskan, DPR tidak memiliki alasan untuk mengabaikan desakan masyarakat terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Aher, semakin banyak aspirasi publik yang mengarah pada tuntutan serupa, semakin kuat pula alasan bagi DPR untuk menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional.
"Kalau masukan-masukan tersebut seluruhnya menyatakan hal yang sama, berarti kan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak memproses," kata Aher seusai menerima perwakilan massa aksi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Aher mengatakan, BAM DPR akan segera merumuskan kesimpulan hasil RDPU untuk diserahkan kepada pimpinan DPR. Kesimpulan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dewan dalam menentukan langkah selanjutnya terkait aspirasi pemakzulan Gibran.
“Bahkan besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM, tapi urusan pimpinan dewan," ujarnya.
Politikus PKS itu menjelaskan, penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan Wakil Presiden tidak hanya melalui BAM DPR. Masyarakat juga dapat menyampaikan tuntutan melalui fraksi-fraksi maupun langsung kepada pimpinan DPR.
Seluruh aspirasi tersebut, kata dia, dapat menjadi pertimbangan politik bagi DPR untuk menentukan apakah persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penggunaan HMP.
Meski demikian, Aher mengingatkan bahwa proses pemakzulan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan akhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena itu, ia meminta seluruh pihak tetap berpegang pada aturan hukum dalam menyikapi polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kini menjadi sorotan publik.
"Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum," tegasnya.
Aher menambahkan, apabila terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan seorang pejabat negara, maka koreksi harus dilakukan melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusi.
"Koreksinya pun koreksi konstitusional, bukan koreksi yang lain-lain," pungkasnya.
