Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan berguna.
Menurut Yusril, persoalan tersebut telah memiliki landasan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Di mana, Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait perkara yang mempersoalkan surat keterangan pendidikan Gibran.
Karena itu, Yusril menilai tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk Peninjauan Kembali (PK), terhadap putusan yang telah dijatuhkan.
"Tidak ada gunanya karena putusan mahkamah agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
Yusril menjelaskan, putusan MK dan MA dalam perkara tersebut saling berkaitan. Ia menegaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat lagi ditempuh melalui upaya hukum lain.
"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujarnya
Yusril menjelaskan posisi Gibran dalam perkara yang sebelumnya bergulir di MA. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Di mana, Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding.
Selain itu, Yusril juga memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan melalui menteri sebagai atasan pejabat yang menjadi tergugat.
"Kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," ucap dia.
Lebih lanjut, Yusril menilai gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpotensi tidak dapat dilanjutkan.
Pasalnya, objek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut, yakni surat keterangan pendidikan, dinilai sudah tidak lagi memiliki dasar untuk dipersoalkan setelah adanya putusan MA.
Ia menyinggung gugatan yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana. Menurut Yusril, meskipun Denny mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki kedudukan untuk melakukan perlawanan, putusan MA yang telah final dapat berdampak terhadap kelanjutan perkara di PTUN.
“Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta,” kata Yusril.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran memiliki keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
Namun, setelah memberikan penjelasan lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa Gibran tidak secara eksplisit menyatakan benar-benar akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Sebaliknya, ia menyampaikan bahwa Gibran bertekad memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
