Jakarta, Jurnas.com - Pengunduran diri maupun pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden tidak serta-merta membuat jabatan pemerintahan menjadi kosong tanpa mekanisme pengganti. Konstitusi Indonesia telah mengatur tata cara pengisian jabatan apabila kepala negara atau wakil kepala negara berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Ketentuan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan tersebut dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Namun, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pergantian Presiden atau Wakil Presiden apabila benar-benar mengundurkan diri ataupun diberhentikan melalui pemakzulan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mekanisme pergantian tersebut diatur dalam Pasal 8, sedangkan prosedur pemakzulan tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.
1. Jika Presiden Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan
Apabila Presiden mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, posisi tersebut tidak langsung diisi melalui pemilihan umum baru.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden hingga masa jabatan berakhir.
Dengan demikian, apabila Prabowo Subianto berhenti dari jabatannya sebelum masa pemerintahan selesai, Gibran Rakabuming Raka secara konstitusional akan menggantikannya sebagai Presiden.
Ketentuan ini juga berlaku apabila Presiden diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan. Wakil Presiden yang sedang menjabat akan melanjutkan kepemimpinan hingga akhir masa jabatan.
Namun, pergantian tersebut menyebabkan posisi Wakil Presiden menjadi kosong. Untuk mengisi kekosongan itu, berlaku mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
2. Jika Wakil Presiden Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan
Berbeda dengan Presiden, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atau diberhentikan melalui pemakzulan, Presiden tetap menjalankan tugasnya.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang untuk menjadi Wakil Presiden pengganti. Terdapat mekanisme pemilihan yang harus dilaksanakan melalui MPR.
Dua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Ketentuan tersebut memastikan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tetap mengikuti mekanisme konstitusional, bukan sekadar keputusan sepihak Presiden.
3. Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Pengganti oleh MPR
Mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Secara umum, prosesnya meliputi beberapa tahapan.
MPR menggelar sidang untuk menentukan jadwal pemilihan.
Setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna pemilihan pengganti. Pelaksanaan pemilihan harus mengikuti batas waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diatur konstitusi.
Presiden mengajukan dua calon.
Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Kedua calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
MPR melakukan pemungutan suara.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara dilakukan kembali satu kali. Jika hasilnya masih sama, Presiden menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil Presiden terpilih dilantik.
Setelah ditetapkan, Wakil Presiden pengganti mengucapkan sumpah atau janji jabatan dalam sidang MPR sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat tersebut kemudian menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan.
4. Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Mundur Bersamaan?
Konstitusi juga mengantisipasi kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden berhenti atau diberhentikan secara bersamaan.
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, tugas kepresidenan dilaksanakan oleh tiga menteri secara bersama-sama.
Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Ketiganya menjalankan tugas kepresidenan sementara hingga MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru.
MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah terjadi kekosongan kedua jabatan tersebut.
Berbeda dengan pemilihan Wakil Presiden pengganti, dalam kondisi ini MPR memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Pasangan yang terpilih akan menjalankan pemerintahan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
5. Proses Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Melalui DPR, MK, dan MPR
Selain pengunduran diri, Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Namun, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya karena perbedaan pandangan politik atau desakan publik. UUD 1945 memberikan batasan mengenai alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Proses pemakzulan tersebut melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Tahap pertama dimulai dari DPR yang mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden kepada MK.
Usulan tersebut harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
Selanjutnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konstitusi, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari setelah diterima.
Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.
Sebelum keputusan diambil, Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di hadapan sidang paripurna MPR.
Dengan demikian, keputusan akhir pemberhentian melalui pemakzulan berada di tangan MPR setelah melalui pemeriksaan dan putusan MK.
6. Perbedaan Mekanisme Mundur dan Dimakzulkan
Meskipun keduanya dapat menyebabkan jabatan Presiden atau Wakil Presiden kosong, pengunduran diri dan pemakzulan memiliki proses yang berbeda.
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk berhenti dari jabatannya. Mekanisme pergantian selanjutnya mengikuti Pasal 8 UUD 1945 tanpa harus melalui tahapan pemeriksaan dugaan pelanggaran di MK.
Sementara itu, pemakzulan merupakan proses pemberhentian berdasarkan alasan konstitusional yang harus melalui DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Adapun mekanisme pengisian jabatan setelah keduanya berakhir pada dasarnya mengikuti ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
Jika Presiden berhenti, Wakil Presiden menggantikannya. Jika Wakil Presiden berhenti, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Apabila keduanya berhenti secara bersamaan, tiga menteri menjalankan tugas kepresidenan sementara hingga MPR memilih pasangan pengganti.
Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional agar pergantian kepemimpinan nasional tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan dalam pemerintahan.
